Yunus Wonda : Perhatian Pemerintah Pusat Fokus Keamanan Papua

Yunus Wonda

Keterangan gambar : Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Yunus Wonda (Foto Tiara).

JAYAPURA, Potret.co – Adanya desakan dan pro kontra dari sejumlah elit politik dan tokoh masyarakat yang meminta Pemerintah Pusat (Pempus) untuk segera menunjuk penjabat Gubernur untuk mengganti posisi Lukas Enembe ditanggapi oleh Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Yunus Wonda.

Desakan yang datang dari berbagai tokoh lantaran Lukas Enembe dinilai tidak mampu lagi menjalankan roda pemerintahan dikarenakan kondisi kesehatannya menurun.  

Yunus Wonda yang juga Wakil Ketua I DPR Papua mengatakan bahwa permintaan itu sangat keliru karena dianggap telah memanfaatkan kondisi kesehatan Lukas Enembe demi kepentingan politik sekelompok orang.

Yunus Wonda pun meminta kepada semua pihak, khususnya kepada elit politik yang punya kepentingan tertentu agar tak banyak bicara dan menyudutkan Gubernur Lukas Enembe.  Terlebih sampai meminta pemerintah pusat menunjuk Penjabat Gubernur Papua.

Yunus juga menyoroti pernyataan salah satu tokoh Papua, Michael Manufandu yang telah membuat statmen bahwa Pemerintah Pusat tidak mampu mengambil kebijakan menunjuk penjabat gubernur menggantikan Lukas Enembe.

“Bahkan, dia (Michael Manufandu) telah memberi perumpamaan bahwa di zaman dulu pemerintah pusat pernah mengambil kebijakan untuk mengganti gubernur.  Itu dulu ya, zaman belum ada orde baru bisa diganti ketika tidak melaksanakan keinginan pemerintah pusat, maka langsung diganti,” kata Yunus Wonda melalui telepon, Sabtu (15/1/2022).

“Pak Manufandu sebagai seorang tokoh yang juga sebagai Pamongpraja,  harusnya lebih memahami dan mengerti bahwa zaman itu tidak ada aturan seperti yang ada hari ini,” sambungnya.

Yunus Wonda saat diwawancara.

Terlebih, kata dia, seorang kepala daerah yang pertama dipilih oleh rakyat, dan ketika undang – undang berubah, maka saat itu juga kewenangan sepenuhnya ada pada rakyat.

Yunus Wonda menjelaskan bahwa seorang gubernur atau wakil gubernur dan wali kota ketika diberhentikan hanya berdasarkan beberapa faktor.

“Pertama faktor karena meninggal dunia,  kedua faktor karena tersandung kasus hukum, dan yang ketiga, dia sudah tidak bisa lagi melaksanakan agenda pemerintahan,” ujarnya.

“Posisi bapak Gubernur Lukas Enembe sampai hari ini masih mampu, walaupun kondisi beliau memang secara fisik seratus persen belum fit, tapi roda pemerintahan tetap beliau laksanakan.  Dan pemerintah pusat juga tidak mau gegabah dengan mengambil keputusan yang salah karena dampaknya jadi fatal nantinya,” kata Yunus Wonda.

Selain itu, lanjut dia, pemerintah pusat juga tidak mau menyalahi aturan karena negara ini berdiri berdasarkan undang-undang dan aturan. 

“Jadi,  tidak bisa negara mengambil keputusan sepihak,  apalagi terkait dalam pemerintahan. Hanya saja pemerintah pusat berhak menunjuk hanya dalam posisi carateker. Sebab, posisi carateker itu adalah kewenangan pemerintah dengan pemerintah pusat,” ucapnya.

Yunus menegaskan, pemerintah pusat melihat persoalan Papua bukan gonta ganti pejabat, melainkan lebih fokus pada keamanan dan kenyaman masyarakat.

“Papua harus selalu aman dan nyaman.  Karena itu sangat penting, bukan persoalan gonta ganti orang. Sekali lagi bahwa pemerintah pusat tidak punya hak untuk mengganti Gubernur Lukas Enembe,” jelas Yunus Wonda.

Yunus Wonda meminta semua pihak untuk saling menghargai lantaran semua orang yang dipilih oleh rakyat harus dihargai dan tidak perlu saling menjatuhkan dan meminta masyarakat bersama – sama bekerja memajukan Papua tanpa melihat perbedaan. (Tia)