Yunus Wonda : Pemekaran Hanya Membuat Malapetaka

Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda saat menerima aspirasi penolakan DOB dari Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Yosia Mirin.

Keterangan gambar : Wakil Ketua I DPR Papua, Yunus Wonda saat menerima aspirasi penolakan DOB dari Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Yosia Mirin. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – DPR Papua kembali menerima aspirasi dari masyarakat terkait penolakan pemekaran atau pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) Provinsi dan Undang-Undang Otsus Jilid II.

Diketahui sebelumnya, DPR Kabupaten Dogiyai dan Deiyai menyerahkan aspirasi masyarakat terkait penolakan pemekaran atau pembentukan DOB provinsi dan UU Otsus Jilid II  ke DPR Papua pada Rabu (18/5/2022).

Kini, giliran DPR Kabupaten Yahukimo menyerahkan aspirasi serupa ke DPR Papua yang diterima oleh Wakil Ketua I DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH, MH di ruang kerjanya, Kamis (19/5/2022).

Aspriasi penolakan DOB dan UU Otsus Jilid II itu diserahkan Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Yosia Mirin didampingi Wakil Ketua Komisi A DPR Kabupaten Yahukimo, Amsal Siep dan Anggota Komisi A, Otto Kambue kepada Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH didampingi Ketua Komisi I DPR Papua, Fernando A Yansen Tinal, Ketua Poksus DPR Papua, Jhon NR Gobai dan Anggota Poksus DPR Papua, Yohanis Ronsumbre.

Ketua DPR Kabupaten Yahukimo, Yosia Mirin mengatakan, jika aspirasi yang diserahkan ke DPR Papua itu merupakan aspirasi rakyat Yahukimo yang menolak DOB dan UU Otsus dalam demo pada Senin (9/5/2022).

“Ini sesuai tugas kami, yakni menerima dan meneruskan  aspirasi rakyat Yahukimo kepada DPR Papua untuk diteruskan kepada DPR RI dan Pemerintah Pusat. Masyarakat Yahukimo menolak tegas DOB provinsi di Papua dan mencabut UU Otsus Jilid II,’’ ucapnya.

Dia menegaskan bahwa aspirasi yang diserahkan murni dari masyarakat Yahukimo tanpa mengurangi ataupun melebih-lebihkan.

Sementara itu, Wakil Ketua I DPR Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH menanggapi aspirasi tersebut menyatakan, jika pihaknya telah menerima dan akan meneruskan aspirasi rakyat Yahukimo itu ke DPR RI dan pemerintah pusat.

“Kami menerima aspirasi rakyat Yahukimo yang menolak DOB dan UU Otsus Jilid II. Ini tentu kami akan teruskan ke DPR RI dan pemerintah pusat,” kata Yunus Wonda.

Terlebih, kata Politikus Partai Demokrat itu,  jika rakyat Papua sebagian besar menolak pemekaran atau DOB provinsi dan mencabut UU Otsus Jilid II.

Hanya saja, kata Wonda, sering kali diputarbalikkan faktanya,  seakan-akan bahwa yang menerima pemekaran lebih banyak dibandingkan dengan yang menolak pemekaran.

“Jadi, fakta – fakta seperti ini yang sebenarnya mengorbankan rakyat Papua. Kesalahan yang lalu, jangan membuat kesalahan yang berikut lagi,” imbuhnya.

Dia pun mengakui, jika fakta saat ini hampir semua rakyat Papua dan hampir semua kabupaten melakukan demo menolak DOB dan UU Otsus Jilid II.

Menurutnya, demo yang dilakukan semata mata untuk menyelamatkan Orang Papua, tapi juga sekaligus mengingatkan kepada elit – elit politik di Papua bahwa pemekaran tidak memberikan jaminan kesejahteraan.

“Sebab, rakyat Papua sadar bahwa pemekaran itu hanya membuat malapetaka, namun elit politik di Papua justru berpikir terbalik,” ujarnya.

Dia menegaskan bahwa di Papua bukan masalah pembangunan, namun proteksi terhadap orang Papua yang lebih utama, dibandingkan dengan pemekaran.

“Hari ini, bagaimana memproteksi Orang Papua yang jumlahnya timggal sedikit ini. Karena orang Papua menyadari jumlahnya sedikit, sehingga pemekaran bisa jadi membuat orang Papua semakin tersisih. Jadi, harus kita sadari itu, Orang Papua makin tersisih di atas tanah mereka sendiri,” kata Yunus Wonda.

Sebagai wakil rakyat,  dia mengajak semua pihak termasuk yang menjadi pejabat yang memiliki kewenangan untuk melindungi orang Papua.

“Ini bukan masalah pembangunan, karena itu kewajiban. Karena menjadi seorang bupati ataupun gubernur kewajibannya untuk membangun, itu perintah negara. Namun, yang lebih utama melindungi dan memproteksi Orang Papua yang tinggal sedikit ini. Apakah pulau ini akan tinggal cerita bahwa didiami ras Melanesia tapi nantinya tidak ada lagi, apakah kita mau seperti itu? Jangan kita ikut memusnahkan orang Papua,” ujarnya.

“Sekali lagi disini saya mau sampaikan kepada semua elit politik, kita harus sadari itu. Pemekaran bukan ukuran, tapi negara harus berpikir untuk melindungi Orang Papua, bukan untuk berbicara memusnahkan Orang Papua,” sambungnya.

Dia menambahkan, semestinya negara hadir untuk melindungi dan memproteksi Orang Papua lantaran masih banyak cara untuk memajukan Papua. Karena itu, negara tidak boleh habis akal untuk melakukan hal itu..

“Makanya negara harus punya banyak akal untuk merubah Papua ini dengan berbagai cara. Jangan selalu beranggapan bahwa pemekaran akan menyelesaikan masalah, sebab itu tidak akan menyelesaikan masalah Papua. Pemekaran tidak menjamin itu,” ucapnya.

Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua itu mencontohkan pemekaran Provinsi Papua Barat yang sampai hari ini tidak menjamin rakyat sejahtera.

“Coba kita lihat, apakah pemekaran Papua Barat hari ini rakyatnya sejahtera?, tidak. Sebab pemekaran juga tidak bisa menyelesaikan dengan adanya ideologi Papua merdeka, karena persoalan Papua itu sudah terjadi sejak tahun 1960-an,” ungkapnya. (Tia)