Yunus Wonda : Pemekaran Bukan Jaminan Rakyat Papua Sejahtera

JAYAPURA, Potret.co – Aksi demonstrasi yang dilakukan rakyat Papua menolak wacana pembentukan Daerah Otonom Baru (DOB) atau pemekaran provinsi di Papua telah berlangsung di beberapa daerah di Provinsi Papua maupun di Papua Barat. Seperti di Kabupaten Yahukimo,  Nabire,  Wamena, Jayapura dan Kota Sorong Papua Barat.

Aksi tersebut menjadi sorotan terlebih ada banyak aspirasi dan pernyataan politik yang telah disampaikan para mahasiswa dan rakyat Papua melalui aksi demo sebagai bentuk penolakan terhadap DOB di Tanah Papua.

Penasehat Fraksi Partai Demokrat  yang juga Wakil Ketua I DPR Papua DR. Yunus Wonda, SH MH mengatakan, seharusnya Pemerintah Pusat  lebih jeli dan cepat merespon terkait apa yang telah dilakukan rakyat Papua lewat aksi aksi demo dalam sepekan ini di berbagai daerah di Papua juga Papua Barat.

“Pemerintah pusat sebenarnya harus melihat bahwa jika ada aksi pemekaran atau keinginan pemekaran, berarti itu bukan dari aspirasi rakyat Papua. Tapi, ini aspirasi murni dari elit- elit politik yang akan mengakhiri masa jabatan untuk mencari panggung,” kata Yunus Wonda, Senin (4/4/2022).

Bahkan, kata Yunus Wonda, Fraksi Partai Demokrat Provinsi Papua sangat yakin jika aspirasi pemekaran itu murni bukan dari rakyat Papua.

“Karena kami DPR Papua tidak pernah menerima aspirasi pemekaran provinsi. Yang ada aspirasi semua menolak pemekaran,’’ ucapnya.

Dia meminta para elit politik untuk tidak mengorbankan masyarakat dengan segala macam janji atau iming-iming yang akhirnya akan menimbulkan konflik antar masyarakat Papua itu sendiri dan juga antar masyarakat dengan aparat.

“Nanti kalau sudah ada yang jadi korban lalu kita mau salahkan siapa?. Untuk itu kami harap supaya pemerintah pusat harus jeli melihat ini. Sudah cukup, Papua ini sudah terlalu banyak polemik dan konflik tidak berkesudahan. Jangan kita berfikir bahwa dengan terjadinya pemekaran provinsi, seluruh gejolak di Papua akan berhenti. ‘Tidak, karena tidak semudah itu,”  ujarnya.

Yunus mengatakan, gejolak yang terjadi di Papua bukan persoalan pemekaran, tetapi persoalan yang telah dimulai sejak tahun 1960 an yakni ideologi.

“Untuk itu pemerintah pusat dalam hal ini Presiden Jokowi harus bisa meramu model seperti apa yang pas untuk Papua supaya tidak ada lagi gejolak atau konflik dan tidak ada lagi pertumpahan darah juga air mata,’’ ucapnya.

Pihaknya berharap dari presiden ke presiden terjadi perubahan, namun ternyata tidak ada perubahan juga. Sehingga gejolak di Papua tidak pernah berkesudahan sampai hari ini.

‘’Pemekaran bukan solusi untuk menghilangkan semua persoalan di Papua dan tidak ada jaminan dengan pemekaran orang Papua sejahtera,’’ kata Yunus Wonda. (Tia)