Yunus Wonda Bantah Pernyataan Menkopolhukam Terkait Papua Selalu Disclaimer

JAYAPURA, Potret.co – Wakil Ketua I Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) Papua, Yunus Wonda membantah pernyataan Menteri Koordinator Bidang Poltik, Hukum dan Keamanan (Menkopolhukam) Mahfud MD bahwa Provinsi Papua terkait pemeriksaan BPK Papua hampir selalu terjadi disclaimer.

Menurutnya, sejak kepemimpinan Gubernur Lukas Enembe tahun 2013 hingga 2014, posisi pemerintah Papua mulai pemeriksaan dari tahun 2014 sampai tahun 2021 telah tujuh kali mendapat status Wajar Tanpa Pengecualian atau WTP.

Yunus Wonda yang juga  selaku Ketua Harian PB PON XX menegaskan terkait anggaran PB PON hingga  hari ini belum mendapatkan pemeriksaan oleh BPK.

‘’Jjadi belum bisa dikatakan terjadi penyalahgunaan anggaran PB PON XX Papua oleh Gubernur Lukas Enembe,’’ ucap Yunus Wonda, Selasa (20/9/2022).

Dia pun menegaskan kepada publik dan seluruh masyarakat Papua bahwa soal anggaran operasional pimpinan di Papua semuanya telah melalui prosedur lantaran APBD resmi disahkan oleh pemerintah dan DPR dalam sidang paripurna.

‘’Terakhir direvisi oleh Mendagri .karena hal-hal yang tidak disetujui oleh pusat dalam hal ini Mendagri APBD harus dirubah dalam arti tidak bisa dianggarkan,’’ ucapnya. (Nat)