Yonas Nussy : Pemprov dan Pemkab Harus Transparan Dalam Pendataan Honorer

Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy.

Keterangan gambar : Anggota Komisi I DPR Papua, Yonas Alfons Nussy (foto Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM,  Yonas Alfons Nussy meminta Pemerintah Provinsi Papua dan pemerintan kabupaten/kota agar transparan dalam pendataan honorer K2 maupun honorer umum yang akan diusulkan ke Kementerian untuk diangkat menjadi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Yonas meminta Badan Kepegawaian Daerah (BKD) melukan pendataan secara teliti. Jangan sampai ada honorer yang berhak diusulkan namanya terlewatkan, dan tidak terakomodir.

“Terlebih honorer yang telah mengabdi lima tahun ke atas, itu mesti diutamakan. Jangan sampai tidak terakomodir. Makanya, kami minta pemprov dan pemkot/pemkab transparan. Jangan sampai ada nama – nama honorer “siluman”,” kata Yonas Nussy belum lama ini.

Sebab, kata Yonas Nussy, dikhawatirkan  jangan sampai hak-hak mereka yang mestinya diangkat menjadi ASN dihilangkan, karena tidak terakomodir dengan baik dalam pengusulan nama- nama ke Kementerian.

“Apalagi mereka ini kan sudah mengabdi sekian tahun, sehingga apa yang menjadi hak-haknya itu,  harus kita pastikan. Tidak boleh ada yang terlewatkan,” tegas Yonas Nussy.

Yonas juga meminta, sebelum nama-nama honorer yang akan diusulkan sebagai ASN dibawa ke Kementerian, DPR Papua khususnya Komisi I terlebih dahulu mengetahuinya.

“Nama-nama itu harus disampaikan ke DPR Papua, khususnya di Komisi I yang membidangi Pemerintahan,  agar DPR Papua tahu apakah benar mereka semua itu adalah honorer,” ucapnya.

“Eksekutif  jangan bawa nama – nama itu secara diam – diam. Mesti disampaikan kepada kami dulu. Karena selama ini kami yang menerima aspirasi rakyat dan kami wajib memastikan aspirasi itu diakomodir,” ujar Yonas. (Tia)