Warga Protes dan Blokade Jalan

Palang jalan

SENTANI, Potret.co – Ruas jalan yang merupakan akses jalan utama penghubung Kota Sentani, Waibron dan Sabron Sari dengan beberapa kampung yang ada di Distrik Depapre, Kabupaten Jayapura, Papua, rusak parah.

Jalan yang belum beraspal tersebut menjadi langganan becek saat hujan dan dipenuhi debu saat cuaca panas. Kondisi ini sudah terjadi selama bertahun – tahun. 

Ratusan warga di Kampung Waibron, Distrik Sentani Barat, Kabupaten Jayapura meluapkan kekesalan mereka dengan melakukan aksi memblokade ruas jalan Sabron-Depapre dengan mendirikan tenda dan juga meletakkan berbagai ranting pohon, Selasa (13/7/2021).

Akibat blokade jalan tersebut membuat arus lalulintas lumpuh total, baik dari arah Sentani menuju Sabron dan Depapre maupun sebaliknya.

Warga menuntut kepada Pemerintah Provinsi Papua cepat tanggap terhadap kerusakan jalan yang kerap menimbulkan kecelakaan.

Warga menilai pemerintah lamban dalam memperbaiki jalan rusak, bahkan sejak tahun 2015 tidak dilakukan perbaikan jalan rusak sepanjang 24 kilometer tersebut yang mengakibatkan aktivitas perekonomian terganggu.

“Aksi blokade jalan ini, kami lakukan sebagai tanda protes kepada Pemprov Papua. Karena sampai sekarang tidak ada perbaikan jalan, kami hanya terima janji-janji kalau jalan akan dikerjakan di tahun ini, tetapi tak ada perbaikan jalan,” kata Ketua Solidaritas Masyarakat Peduli Pembangunan Moy – Tanah Merah, Elkana Demianus Sorontou dalam orasinya, Selasa (13/7/2021).

Selain memblokade jalan, ratusan warga menyampaikan pernyataan sikap dari Solidaritas yang berbunyi “Hentikan Proses Bongkar Muat di Pelabuhan Peti Kemas Depapre Hingga Ada Jawaban Dari Pemerintah Provinsi Papua Tentang Nasib Jalan Sentani-Depapre”.

Menurut Elkana Sorontou yang juga koordinator aksi, aspirasi masyarakat untuk perbaikan jalan ini sudah disampaikan kepada Pemerintah Daerah Provinsi Papua sejak tahun 2018, 2019, 2020 dan 2021. Namun hanya janji, tidak ada jawaban.

“Kami minta pemerintah daerah segera memberikan penjelasan kepada kami, kenapa hanya janji-janji. Padahal kami dari Kampung Moy dan Tanah Merah memberikan PAD dari galian  tambang Golongan C untuk pembanunan infrastruktur jalan di wilayah Papua, tetapi jalan kami tidak pernah diperhatikan,” ujarnya.

Bahkan, warga setempat juga mendukung pembangunan program Tol Laut di Depapre dan mendukung program Presiden Joko Widodo tentang Nawacita. Tetapi, pihaknya malah dijadikan anak tiri, padahal wilayahnya ini dekat dengan Provinsi Papua dan Kabupaten Jayapura.

“Jadi kami menuntut agar pemerintah perbaiki jalan ini, kalau tidak kami tetap memblokade akses jalan ini. Kita minta Dinas PUPR datang lihat kondisi jalan sekarang, dan jembatan yang ada,” ucap Elkana Sorontou.

Sementara itu, Kapolsek Sentani Barat, Iptu Sugarda Aditya mengatakan selama aksi unjuk rasa blokade jalan berlangsung, pihaknya mengimbau kepada warga untuk tetap terapkan protokol kesehatan Covid-19 dan tidak melakukan tindakan yang anarkis.

“Kami minta kepada warga tidak ada yang membawa senjata tajam seperti parang maupun benda tumpul. Warga dari Depapre juga sempat melakukan orasi dengan jalan kaki menuju Sabron Sari dengan tertib,” kata Iptu Sugarda.

Ratusan warga yang melakukan aksi blockade jalan ini langsung ditemui oleh Sekda Kabupaten Jayapura, Hanna S. Hikoyabi bersama Kepala Dinas PUPR Kabupaten Jayapura, Alpius Toam.

Saat tiba di lokasi blokade jalan, Sekda Hanna langsung melakukan negosiasi sama warga. Namun warga menuntut agar pihak Pemerintah Provinsi Papua dihadirkan dilokasi. Hingga pukul 16.00 WIT, sebagian massa aksi masih tetap bertahan di lokasi blokade jalan.

Berdasarkan pantauan ruas akses jalan dibuka satu jalur khusus untuk pelayanan transportasi umum dari pukul 16.00 WIT hingga Rabu (14/7) pukul 07.00 WIT akan ditutup kembali oleh warga.

Sementara, transportasi khusus seperti operasi perusahaan tambang Golongan C (Sirtu) dan juga angkutan bongkar muat Pelabuhan Peti Kemas Depapre tidak diijinkan beroperasi hingga ada tatap muka dan mendapat jawaban pasti dari Pemprov Papua terkait tuntutan masyarakat di lokasi aksi blokade jalan.

Untuk diketahui, aksi blokade jalan ini akan kembali dilanjutkan pada Rabu (14/7/2021) hingga Pemprov Papua datang melakukan tatap muka guna mendengar dan menerima aspirasi warga terkait jalan rusak tersebut.  “Kami akan ada di jalan ini hingga tuntutan kami terjawab,” ujar mereka. (Irf)