Terkait Beasiswa Mahasiswa Papua, Eksekutif Diminta Segera Realisasikan Pembayarannya

Keterangan Gambar : Foto Anggota Komisi I DPR Papua, Laurenzus Kadepa. (Foto Tiara)

Keterangan gambar : Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzus Kadepa mengapresiasi langkah Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE  bersama Komisi V DPR Papua yang telah mencari untuk penyelesaian pembayaran beasiswa mahasiswa Papua yang menempuh studi di luar negeri dan dalam negeri.

Politisi Partai Nasdem ini meminta kepada Pemprov Papua untuk segera mengeksekusi pembayaran beasiswa yang jumlahnya sekitar 4.000 lebih mahasiswa yang menempuh studi di sejumlah perguruan tinggi di dalam negeri maupun di luar negeri.

“Eksekutif harus segera mengeksekusi pembayarannya dengan mengajukan izin prinsip pergeseran anggaran dana Operasional Wakil Gubernur Papua yang tidak terpakai tahun ini untuk membayar beasiswa mahasiswa kita,” kata Laurenzus Kadepa dalam pesan tertulis, Senin (16/5/2022).

Jika dapat menggunakan dana operasional Wakil Gubernur Papua yang tidak terpakai tahun ini, kata Laurenzus, jumlahnya lebih dari cukup untuk kekurangan anggaran beasiswa mahasiswa Papua sebesar Rp185 miliar tahun 2022.

“Seperti yang disampaikan Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua,” ucapnya.

Menurutnya, masalah dana beasiswa mahasiswa Papua di dalam maupun luar negeri bukan masalah serius apabila betul – betul diperhatikan untuk diselesaikan.

‘’Itu hanya masalah managemen keuangan saja di Pemprov Papua. Ini butuh politik anggaran saja. Tinggal TAPD bertemu dengan Banggar DPR Papua untuk menyelesaikan masalah tersebut,” ujarnya.

Dia berharap,  Pemprov Papua juga harus selalu berkoordinasi dengan DPR Papua untuk segera mencari solusi jika terjadi permasalahan, seperti beasiswa mahasiswa luar negeri tersebut.

“Karena koordinasi sangat penting untuk mencari solusi, agar tidak bias,” ucapnya.

Laurenzus mencontohkan soal pemulangan 142 mahasiswa Papua dari luar negeri lantaran mereka tidak menyelesaikan kontrak beasiswa atau tidak menyelesaikan studi tepat waktu.

“Jadi, sekali lagi kami memberikan apresiasi kepada pimpinan DPR Papua terhadap pemulangan 142 mahasiswa Papua dari luar negeri untuk dicarikan solusi agar mereka bisa melanjutkan pendidikannya di perguruan tinggi di dalam negeri,” ujar Kadepa. (Tia)