Soal Pemulangan 142 Mahasiswa Papua, Komisi V DPR Papua : Ada Masalah Serius Mengenai Anggaran

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah.

Keterangan gambar : Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Sekretaris Komisi IV DPR Papua, Fauzun Nihayah mengatakan soal pemulangan 142 mahasiswa asal Papua yang studi di luar negeri, Komisi V DPR Papua melihat ada permasalahan serius, terlebih mengenai anggaran.

‘’Tidak mungkin BPSDM Papua terus menggunakan dana cadangan. Jadi memang butuh skema tepat,’’ ucapnya usai melakukan Rapat Dengar Pendapat atau RDP dengan Kepala BPSDM Provinsi Papua di Hotel Horison Kotaraja, Kota Jayapura, Papua, Rabu (20/4/2022).

‘’Artinya, bagaimana pengelola dan adanya beasiswa ini betul-betul optimal sesuai dengan kebutuhan di Papua untuk anak-anak kita ini, dan butuh keterbukaan dari semua pihak untuk bersama mencari solusi,’’ sambungnya.

Karenanya, kata dia, menjadi catatan untuk dievaluasi dan membuat grand design yang telah didiskusikan sebelumnya, sehingga tidak menyisakan persoalan setiap waktu.

‘’Tidak menyisakan persoalan setiap tahun yang kemudian anak-anak kita hanya bisa berharap dengan anggaran yang ada untuk mencukupi kebutuhan mereka,” ujarnya.

Sementara itu, Kepala Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen mengungkapkan bahwa pihaknya telah melakukan evaluasi terhadap beasiswa mahasiswa Papua baik di dalam maupun luar negeri.

‘’Khusus evaluasi beasiswa untuk mahasiswa Papua di luar negeri telah dilakukan sejak akhir Desember 2021 sampai Januari 2022. Sehingga evaluasi yang kami lakukan terhadap beberapa Negara, jumlahnya itu kurang lebih 142 mahasiswa dan ada evaluasi akademik,’’ ucap Aryoko.

‘’Mereka yang sudah selesai, ada dalam daftarnya, tetapi ada yang belum bisa menyelesaikan studi sesuai dengan waktu yang ditetapkan, ada juga persoalan hukum yang dialami mereka,” sambungnya.

Dia menjelaskan bahwa dalam kontrak beasiswa untuk mahasiswa Papua, ada durasi waktunya. Ada hal – hal yang menjadi kewajiban bagi penerima beasiswa. Ketika mereka tidak memenuhi syarat sebagai penerima beasiswa, maka pemerintah mengambil langkah dengan menghentikan pemberian beasiswa tersebut. (Tia)