Soal Pemilihan Wagub Papua, Yunus Wonda: Stop Bangun Isu Murahan

Yunus Wonda mendampingi Lukas Enembe memotong kue ulang tahun ke-20 Partai Demokrat. Foto Tiara

Keterangan gambar : Yunus Wonda (kedua dari kiri) mendampingi Lukas Enembe memotong kue ulang tahun ke-20 Partai Demokrat. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, Yunus Wonda angkat bicara terkait adanya desakan dan pernyataan sikap dari Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh  Adat Papua Suku Sentani, Kabupaten Jayapura  yang meminta pemerintah pusat untuk segera menunjuk penjabat Wakil Gubernur Provinsi Papua paling ambat akhir Maret 2022.

Yunus Wonda yang juga Wakil Ketua I DPR Papua mengatakan,  jika kondisi kesehatan gubernur kini sudah membaik.

Karenanya, dia meminta kepada semua pihak dalam hal ini sejumlah tokoh masyarakat Papua dan tokoh-tokoh adat Papua atau Ondoafi agar mengerti dan memahami mekanisme proses dalam mengisi kekosongan Wakil Gubernur Papua, termasuk Gubernur Papua.

Dia menegaskan jika proses pemilihan atau kekosongan Wagub sampai hari ini bukan kewenangan yang pemerintah pusat melainkan ranah partai politik (Parpol).

“ Itu bukan ranah pemerintah pusat,  sehingga ini harus dibedakan antara kekosongan yang sedang diisi dan carateker. Kalau carateker kewenangan mutlak dari pemerintah pusat, dalam hal ini Presiden melalui Mendagri,” jelas Yunus Wonda melalui sambungan telepon, Selasa (4/1/2022) malam.

Menurutnya, jika ada pihak pihak lain yang masuk dan ikut dengan masyarakat adat untuk berbicara,  itu hanya sia-sia saja, sebab pemerintah tidak lakukan hal tersebut.

Yunus Wonda mengatakan, harus dipahami dan tidak lagi membangun isu-isu murahan, seakan-akan pihaknya tidak mengerti aturan atau tidak paham.

“Sekali lagi saya sampaikan Gubernur Lukas Enembe dipilih oleh rakyat dan jabatan beliau akan berakhir tahun 2023,” ujarnya.

Yunus pun menduga jika ada intervensi pemerintah pusat melalui beberapa Kementerian yang menurutnya terlalu ikut campur dan masuk dalam proses pemilihan Wakil Gubernur Papua.

“Kekosongan Wagub ini jadi  terkatung-katung lantara ada kepentingan yang luar biasa masuk, ditambah lagi ada orang yang mengklaim si A dan si B itu bukan NKRI,” kata Yunus Wonda.

“Jadi kalau ada yang bilang saya ini NKRI. Terlalu murahan jika menjual kalimat  atau nama NKRI, karena NKRI itu bukan milik satu golongan, satu orang atau satu suku,  NKRI itu milik semua suku bangsa,  agama,  ras yang  ada diatas wilayah NKRI mulai dari Sabang sampai Merauke,” kata Yunus Wonda.

“Itu tandanya anda tidak mampu untuk bersaing secara sehat tapi  hanya bisa menjatuhkan orang lain dengan cara-cara yang tidak elegan,” ucapnya.

“Stop bikin isu murahan,  kalah terhormat,  menang terhormat disana, kenapa mesti takut. Jadi mari bersaing secara sehat,  dorong di DPR karena proses pemilihan Wagub itu dipilih oleh DPR,  tidak dipilih oleh kepala suku,  Ondoafi atau masyarakat,”ujarnya.

Soal Pemilihan Wagub Papua, Yunus Wonda: Stop Bangun Isu Murahan

Di tempat terpisah,  Ketua Fraksi Partai Demokrat DPRD Tolikara, Yan Wenda senada dengan Yunus Wonda.

Menurutnya, apa yang disampaikan oleh Forum Peduli Kemanusiaan dan Tokoh Adat Papua  terkait proses pemilihan Wagub Papua yang hingga hari ini belum berjalan,  bukan kapasitas mereka. Apalagi sampai mendesak pemerintah pusat agar proses pemilihan Wagub segera dilaksanakan.

“Itu bukan kewenangan mereka, karena ini ranahnya partai politik. Sehingga yang berhak sampaikan hal itu partai pengusung. Dan perlu diketahui juga jika semua itu ada mekanismenya,” ujar Yan Wenda.

“Mereka ini adalah tokoh adat Sentani,  mereka bukan dokter yang hanya menebak-nebak kondisi kesehatan pak gubernur. Mereka juga bukan partai pengusung, sehingga menyangkut proses pemilihan Wagub bukan ranahnya mereka, itu ranahnya partai politik,” kata Yan Wenda.

“Sebagai tokoh adat Sentani seharusnya fokus mengurus masyarakat adat Sentani dan tidak boleh bicara di tingkat Papua,  karena kalau sudah bicara tingkat Papua berarti 7 wilayah adat dengan partai pengusung,” sambungnya.

Apalagi, kata Yan Wenda yang juga sebagai Ketua Komisi II DPRD Tolikara, jika berbicara mengenai seorang gubernur, tidak bisa hanya bicara untuk satu wilayah adat lantaran mereka bukan hak pengusung mereka.

“Ada aturan yang memang tokoh adat ini meliputi tujuh wilayah adat. Tokoh adat ini berfungsi ketika ada masalah yang terjadi di wilayahnya,  maka disitulah mereka harus selesaikan masalah itu diatas para para adat,” kata Yan.

Seperti halnya di wilayah adat Saireri,  wilayah Lapago,  Meepago,  Animha, lanjut dia, ini semua memiliki tokoh wilayah adat.  Sehingga tidak bisa hanya satu orang atau hanya sekelompok orang yang melakukan itu. 

“Saya menilai ada oknum – oknum yang sedang memainkan bola panas,” ucapnya. (Tia)