Serapan Dana Transfer ke Daerah Masih Rendah, Menkeu : Daya Dorong APBD dan APBN Jadi Berkurang

Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat sambutan sebelum meresmikan GKN Jayapura, Jumat (26/11/2021). (Foto : Syahriah)

Keterangan gambar : Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati saat sambutan sebelum meresmikan GKN Jayapura, Jumat (26/11/2021). (Foto : Syahriah)

JAYAPURA, Potret.co – Menteri Keuangan RI, Sri Mulyani Indrawati menegaskan bahwa dana transfer ke daerah atau TKDD hingga November ini telah mencapai Rp642,6 triliun untuk seluruh provinsi di Indonesia, namun realisasi belanja atau serapan anggaran baru mencapai 56,4 persen.

Menkeu menyebut, Pemda yang membelanjakan anggarannya sudah mendapatkan 72,2 persen termasuk anggaran transfer dan pendapatan asli daerah atau PAD, sehingga ada surplus.  

“Ada dana yang masih tertahan di bank belum dibelanjakan mencapai Rp226 triliun,” kata Menkeu saat konferensi pers usai meresmikan Gedung Keuangan Negara Jayapura, Jumat (26/11/2021).

Menkeu mengatakan, di satu sisi APBD dan APBN tujuannya untuk mendorong ekonomi, terlebih dalam situasi Covid-19, masyarakat tidak bisa melakukan kegiatan. Maka disinilah negara hadir menggunakan APBD dan APBN untuk bisa membantu rakyat.

“Jadi kalau alokasi yang sudah di transfer ke daerah dan belum di belanjakan, maka ini menyebabkan daya dorong APBD dan APBN menjadi berkurang. Defisit itu sebetulnya memberikan daya dorong lebih besar untuk ekonomi lebih maju, namun, kalau kemudian dananya tertahan di bank, uang itu tidak bisa menggerakkan ekonomi,” kata Menkeu.

Untuk Provinsi Papua, kata Menkeu, Pemerintah pusat telah mentrasfer sebesar Rp42,47 triliun, termasuk dana desa. Hingga 18 November 2021, realisasinya baru mencapai 50,34 persen.

“Dana transfer ke daerah untuk Papua masih ada Rp12 triliun di bank belum dibelanjakan,” kata Menkeu.

Menkeu menjelaskan, dana transfer ke daerah terdiri dari Dana Otsus Rp5,29 triliun, Dana Desa Rp5,34 triliun, Dana transfer khusus untuk infrastruktur di Papua Rp2,62 triliun, kemudian Dana Alokasi Khusus atau DAK Rp6,13 triliun, Dana Alokasi Umum atau DAU Rp20,05 triliun, Dana Bagi Hasil (DBH) Rp2,91 triliun dan dana insentif daerah (DID) Rp130 milyar.

 “Untuk tahun 2022, dana transfer ke Papua mengalami kenaikan dari Rp42,47 triliun menjadi Rp43,48 triliun, dengan rincian Dana Otsus Rp5,78 triliun, Dana infrastruktur Rp2,4 triliun, Dana Desa Rp4,8 triliun, DID Rp0,03 triliun, DAK Rp6,67 triliun, DAU Rp20,50 triliun, dan DBH Rp3,3 triliun,” jelasnya. (Ari)