Serapan Dana Hibah Kabupaten Jayapura Baru Capai 7 Persen

Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura Timothius J. Demetouw

SENTANI, Potret.co – Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura Timothius J. Demetouw memaparkan program dana hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi yang telah direalisasikan BPBD Kabupaten Jayapura dalam hal ini progres pekerjaan fisik dari 23 kegiatan meliputi perumahan, pembangunan talud, air bersih dan jembatan.

Menurut Timothius, serapan dana hibah Kabupaten Jayapura baru mencapai 7 persen. “Dana hibah Rp275 miliar dari BNPB untuk Kabupaten Jayapura terkait dengan banjir bandang Sentani baru terserap 7 persen. Kita sudah diberikan dana hibah tanggal 3 September 2020,” kata Timothius.

“Jangka waktu atau jatuh tempo pelaksanaan dana hibah itu harus selesai tanggal 3 September 2021, tersisa kurang lebih ada 40 hari ke depan untuk pelaksanaan dana hibah tersebut,” lanjut dia, Minggu (25/7/2021).

Dia mengatakan, progres pemanfaatan dana hibah yang dilaporkan oleh BPBD untuk kegiatan fisik dari 23 kegiatan, baik itu perumahan maupun pembangunan talud, air bersih dan jembatan realisasinya masih sangat kecil.

“Ini artinya, dari laporan masing-masing konsultan tidak bisa menyelesaikan dengan jangka waktu yang telah ditetapkan pada tanggal 3 September mendatang. Tetapi, mereka bisa menyelesaikan pekerjaan fisik pada November atau awal bulan Januari, Februari dan bahkan Maret tahun 2022,” jelasnya.

Sesuai dengan Peraturan Menteri Keuangan atau Permenkeu, juga peraturan yang ada di BNPB dan peraturan yang dikeluarkan oleh Bupati Jayapura terkait dana hibah tersebut, maka masih mempunyai peluang perpanjangan satu kali selama 90 hari kedepan atau 3 bulan dari tanggal jatuh tempo.

“Kita masih punya waktu 3 bulan kedepan setelah jatuh tempo bulan September mendatang. Kalau masih bisa perpanjangan 3 bulan kedepan, maka pekerjaan fisik yang tadi kami laporkan itu sesuai target yang disampaikan oleh perencana konsultan pelaksana atau pengawas bisa diselesaikan,” kata Timothius.

Menurutnya, hal itu menjadi komitmen bersama, baik dari pihak Kejaksaan, BPBD Provinsi Papua dan semua OPD teknis di Pemkab Jayapura beserta konsultan yang berjumlah 17 konsultan seperti konsultan perencana perumahan maupun pelaksana dan pengawas.

“Mereka telah berkomitmen, bahwa bersedia menyelesaikan pekerjaan fisik itu kalau diberikan perpanjangan waktu,” ucapnya.

Untuk diketahui, Pemkab Jayapura telah melaksanakan rapat Perpanjangan Waktu Pelaksanaan Tahun I (Pertama) Kegiatan Dana Hibah Rehabilitasi dan Rekonstruksi Pascabencana Banjir Bandang dan Longsor Sentani yang akan berakhir pada bulan September 2021.

Kegiatan tersebut diikuti oleh BPBD Provinsi Papua yang diwakili oleh Kepala Bidang RR, Kepala Pelaksana BPBD Kabupaten Jayapura Jhonson Nainggolan, sejumlah OPD teknis di lingkup Pemkab Jayapura.

Serta beberapa konsultan, diantaranya konsultan perencana perumahan maupun konsultan pelaksana dan pengawas, serta pihak Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua. (Irf)