Sarasehan KMAN VI Papua : Mewujudkan Kewenangan Asal Usul Desa Adat

Suasana sarasehan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-VI di Kabupaten Jayapura, Papua. 2

Keterangan gambar : Suasana sarasehan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-VI di Kabupaten Jayapura, Papua, Selasa (25/10/2022). (Foto : Istimewa)

JAYAPURA, Potret.co – Desa merupakan institusi sosial sekaligus institusi negara yang paling dekat dengan Masyarakat Adat. UU Desa pun secara terang menjelaskan integrasi institusi sosial Masyarakat Adat dan Negara yang bersifat otonom.

Sebagai institusi formal terdepan, desa mempunyai peran strategis dalam pelaksanaan pembangunan, layanan-layanan dasar, sekaligus membuka ruang partisipasi kelompok dan inklusi sosial, terutama dalam hal pemenuhan hak Masyarakat Adat.

Desa Adat menjadi penting sebagai suatu kesatuan wilayah yang memiliki kewenangan penuh berdasarkan. hak-hak asal usul berupa hak mengurus wilayah (hak ulayat) dan mengurus kehidupan masyarakat hukum adatnya.

Mewujudkan Desa Adat perlu keterlibatan masyarakat sebagai unsur individu desa dan musyawarah desa.Kemitraan Partnership for Governance Reform melalui program Estungkara terlibat dalam penyelenggaraan Sarasehan KMAN VI (Kongres Masyarakat Adat Nusantara keenam) dengan tema Penguatan Penyelenggaraan Pemerintahan Desa Berbasis Wilayah Adat Sebagai Wujud Dari Penerapan Kewenangan Asal Usul Desa.

Sarasehan ini bertujuan untuk mendiskusikan serta merumuskan strategi pembangunan desa berdasarkan hak asal-usul Masyarakat Adat. Mengacu pada Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2014 tentang Desa, disebutkan adanya kewenangan desa berdasarkan hak asal-usul yang meliputi hak-hak asli masa lalu yang telah ada sebelum lahirnya negara dan tetap dibawa serta dijalankan oleh desa.

Serta hak-hak asli yang muncul dari prakarsa desa yang bersangkutan maupun prakarsa masyarakat setempat, sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku.

Perlindungan terhadap hak asal-usul Masyarakat Adat meliputi hak atas tanah dan sumber daya alam, hak atas kebudayaan, hak berpartisipasi dalam politik, serta hak masyarakat adat untuk mengambil keputusan yang tepat mengenai hal-hal yang mempengaruhi masyarakat, tradisi, dan cara hidupnya (FPIC-Free, Prior and Informed Consent).

Sehingga pendekatan pembangunan desa yang selama ini dijalankan perlu untuk lebih menempatkan masyarakat sebagai subjek atau pelaku utama sebagai pijakan dalam strategi pembangunan desa.

Suasana sarasehan dalam Kongres Masyarakat Adat Nusantara ke-VI di Kabupaten Jayapura, Papua.1

“Desa di wilayah adat harus mampu mengurus dirinya sendiri sesuai aturan yang berlaku serta mampu mengembangkan potensi yang dimiliki untuk keberlanjutan kehidupan sosial-ekonomi dan menciptakan kemandirian dengan memposisikan hak asal-usul. Hal ini juga merupakan turunan dari UU Desa yang dituangkan dalam Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 tahun 2017,” ujar Yasir Sani selaku Project Manager Kemitraan yang juga salah satu narasumber dalam sarasehan tersebut.

Hasna Songko selaku Sekretaris Desa di Kabupaten Sigi, Sulawesi Tengah mengatakan bahwa di Desa Mataue Kecamatan Kulawi Kabupaten Sigi ada satu kesatuan masyarakat adat To Kulawi yang mendorang kewenangan desa dalam mempertahankan, memelihara, melestarikan nilai-nilai kearifan lokalnya, hak-hak kolektif dan  perjuangan wilayah adatnya.

Hal ini menjadi salah satu wujud praktik baik terutama bagi komunitas adat dalam menjaga keberlangsungan penghidupan dan kemandirian.

Sementara itu, Sugito Jaya Sentika selaku Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan mengatakan bahwa dengan menempatkan masyarakat sebagai aktor utama dalam pembangunan desa tentu menjadi kunci utama dalam mendukung upaya pemerintah.

Membangun desa tidak boleh tercerabut dari akar budayanya. human capital, social capital dan culture capital adalah modal dasar yang mesti dikelola dengan baik. Dan ini dimiliki oleh seluruh masyarakat desa termasuk masyarakat adat. Adat dan budaya membangun desa untuk Indonesia.  

Berdasarkan kondisi di atas, penguatan pendekatan pembangunan desa berdasarkan hak asalusul desa penting untuk dilakukan. Hal ini juga sesuai dengan asas rekognisi dan subsidiaritas, desa memiliki kewenangan berdasarkan hak asal-usul dan kewenangan lokal berskala desa yang memiliki kewenangan penuh untuk mengatur dan mengurus wilayah kelolanya. 

Sarasehan menghadirkan sejumlah narasumber yang berbicara tentang pembangunan desa berdasarkan hak asal-usul ke dalam kebijakan pembangunan desa, yaitu Abdi Akbar, Direktur Perluasan Partisipasi Politik Masyarakat Adat, Yusharto Huntoyungo selaku Direktur Jenderal Bina Pemerintahan Desa.

Kemudian Baso selaku Kepala Desa Bonelemo, Yasir Sani, Program Manager Kemitraan, Sugito Jaya Sentika selaku Dirjen Pembangunan Desa dan Perdesaan, dan Hasna Songko, Sekertaris Desa dari Kabupaten Sigi. (Red)