Saat Sidak Satpam di Kabupaten Jayapura, Dit Binmas Polda Papua Temukan Pelanggaran

Kasubdit Satpam atau Polsus Direktorat Binmas Polda Papua Kompol Agung Ichtiarso didampingi Sekretaris APSI Papua Nelson Yohosua Ondi saat sidak Satpam

Keterangan gambar : Sidak Satpam di salah satu perusahaan penerbangan di kawasan Bandara Sentani yang dilakukan oleh Dit Binmas Polda Papua bersama APSI Provinsi Papua. (Foto : Irfan)

JAYAPURA, Potret.co – Direktorat Binmas Polda Papua menertibkan seragam dan legalitas Satuan Pengamanan (Satpam) di Kabupaten Jayapura, Senin (23/5/2022).

Penertiban dengan melakukan sidak ke beberapa wilayah di kawasan Distrik Sentani Timur dan Distrik Sentani, Kabupaten Jayapura.

Sidak dipimpin Kasubdit Satpam/Polsus Direktorat Binmas Polda Papua, Kompol Agung Ichtiarso, Sekretaris Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Provinsi Papua Nelson Yohosua Ondi.

Adapun lokasi sidak diantaranya Stadion Utama Lukas Enembe Kampung Harapan Sentani, Hollandsch Inlandsche Schoo atau HIS, beberapa perhotelan, perusahaan MAF dan AMA, yang ada di area Bandara Sentani.

Dari lokasi tersebut, petugas menemukan beberapa pelanggaran yang dilakukan Satpam saat bertugas. Atas kesalahannya, mereka diberi sanksi dengan membuat pernyataan, di data dan diberikan teguran, serta berjanji akan mematuhi Peraturan Kapolri (Perkap) Nomor 4 Tahun 2020 dengan cara akan mengikuti pendidikan latihan dasar (Diklatsar) Satuan Pengamanan (Satpam).

Kompol Agung Ichtiarso mengatakan, inspeksi mendadak atau sidak ini merupakan kegiatan rutin dari Subdit Satpam/Polsus di Direktorat Binmas Polda Papua.

“Kami melaksanakan fungsi pengawasan dan juga penertiban terhadap Satpam yang ada di lapangan. Sidak ini penting dilakukan, karena banyak Satpam yang belum pendidikan sudah memakai atribut. Kemudian, ada juga yang sudah memakai atribut, tetapi tidak sesuai dengan ketentuan. Inilah yang kita tertibkan yang berhubungan dengan penertiban Satuan Pengamanan,”  jelas Agung.

Dia menjelaskan bahwa sesuai Perkap Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan Swakarsa, peran dari Subdit Binmas dalam melaksanakan tugasnya adalah membimbing, membina dan meningkatkan kemampuan Satpam.

“Berdasarkan aturan tersebut, semua Satpam harus sesuai dengan ketentuan. Tidak boleh pakai yang macam-macam atribut atau pakaiannya, karena sudah ditentukan pakaian dan atribut apa saja yang harus dikenakan,’’ ucapnya.

Meski begitu, pihaknya memberikan edukasi kepada Satpam tersebut bahwa mereka harus melaksanakan pendidikan

‘’Kami sudah imbau mereka untuk mengikuti  pendidikan agar memilik kualifikasi lantaran Satpam  mengemban fungsi kepolisian secara terbatas,’’ ujar Agung.

‘’Jika mereka sudah mengikuti pendidikan, baru boleh pakai seragam Satpam.. Mereka belum bisa disebut sebagai Satpam kalau belum ikut pendidikan,” sambungnya.

Dia berharap, pengguna dalam hal ini perusahaan yang menggunakan jasa Satpam agar bisa mengirim personel untuk mengikuti pendidikan dan pelatihan dasar.

Dia meminta agar Satpam segera mengurus penerbitan Kartu Tanda Anggota atau KTA Satpam di Direktorat Binmas Polda Papua, serta memperbarui seragam beserta atributnya sesuai dengan Perkap Nomor 4 Tahun 2020.

“Untuk sementara masih kami berikan teguran lisan, agar selanjutnya mengurus perpanjangan KTA di Direktorat Binmas Polda Papua, serta memperbarui seragam yang masih jauh dari ketentuan. Apabila teguran lisan tidak dihiraukan, kami akan tindak tegas Satpam yang masih tidak sesuai dengan ketentuan salah satunya dengan melucuti seragam tersebut,” tegas Agung.

Agung mengatakan, Satpam yang bertugas atau ditugaskan khususnya di daerah hukum Polda Papua harus segera melegalkan diri sebagaimana amanat Perkap Nomor 4 Tahun 2020.

Legalitas terhadap status satpam merupakan langkah dalam rangka mereformasi Satpam itu sendiri, sehingga semua Satpam harus memiliki kemampuan.

“Bukan saja pada fisiknya, tapi juga harus memiliki sumber daya manusia yang baik,’’ ucapnya.

Sementara itu, Nelson Yohosua Ondi selaku Sekretaris Asosiasi Profesi Satpam Indonesia (APSI) Provinsi Papua mengatakan, akan segera berkoordinasi dengan Polda Papua.

Diakuinya, di Kabupaten Jayapura masih banyak perusahaan yang mempekerjakan tenaga security atau Satpam yang belum berlisensi, sehingga pihaknya mendampingi Dit Binmas Polda Papua untuk turut memberi sosialisasi dan juga edukasi kepada pihak perusahaan.

“Kami sangat antusias, karena ini berkaitan dengan Perpol Nomor 4 Tahun 2020 tentang Pengamanan (Pam) Swakarsa. Dalam peraturan kepolisian atau Perpol itu tertuang bahwa anggota Satpam wajib mempunyai wadah berhimpun yang teregister di Mabes Polri yaitu, Asosiasi Profesi Satpam Indonesia atau APSI,’’ jelasnya.

Kepada perusahaan yang mempekerjakan tenaga Satpam yang belum berlisensi, Nelson mengatakan,  akan diberi teguran baik secara lisan maupun tertulis agar kedepannya bisa mempekerjakan Satpam yang telah bersertifikat atau yang telah memiliki kualifikasi, melalui pendidikan yang difasilitasi oleh Polda Papua.

“Kami sarankan ke perusahaan yang menggunakan jasa Satpam agar melalui pihak ketiga atau vendor yang sudah memiliki tenaga pengamanan yang siap pakai,” kata Nelson yang juga Ketua Umum BPC HIPMI Kabupaten Jayapura ini. (Irf)