Polemik Dualisme Sekda Papua, Dewan Minta Kemendagri Harus Tegas

Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize

JAYAPURA, Potret.co – Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize  meminta pemerintah pusat dalam hal ini Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri) harus tegas menyikapi polemik dualisme Sekretaris Daerah (Sekda) Papua.

Menurut Politisi PDI Perjuangan Papua ini, dengan adanya dualisme Sekda Papua, akan berdampak terhadap jalannya pemerintahan dan pembangunan serta bagi rakyat Papua.

Pasalnya, Dance Julian Flassy masih mengklaim sebagai Sekda Papua definitive, sementara  Gubernur Papua, Lukas Enembe telah menunjuk M. Ridwan Rumasukun sebagai Pelaksana Tugas (Plt) Sekda Papua.

Dia mengatakan telah meminta kepada Direktur Keuangan Kemendagri, Bahri untuk meneruskan pesan kepada Menteri Dalam Negeri agar mempertegas hal tersebut.

“Apalagi ketika masuk pembahasan APBD Perubahan Provinsi Papua tahun 2021, tentu akan menjadi persoalan,” kata Edoardus, Sabtu (4/9/2021).

“Karena ketika masuk APBD Perubahan, lalu siapa yang nanti urus tandatangan dokumen – dokumen anggaran Itu kan semua harus Sekda sebagai Ketua Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD), sementara, Plt Sekda tidak boleh tandatangan, bagaimana keabsahannya,” sambungnya.

Dia mengatakan bahwa pemilihan Sekda Papua berdasarkan Keputusan Presiden atau Keppres. Jika mengikuti aturan yang ada, Sekda definitif masih Dance Yulian Flassy.

“Jadi secara aturan ya begitu. Menurut saya tidak mungkin Kemendagri keluarkan SK, itu terlalu ekstrem juga. Tapi, kalau kita lihat hirarki aturan, bagaimana SK Mendagri, kita mau lawan dengan Keppres. Itu tidak mungkin,” jelasnya.

Dia mencontohkan jika anggaran konsumsi Rp1,4 triliun untuk pelaksanaan PON XX Papua masuk ke rekening kas daerah, bukan ke rekening PB PON Papua.

“Karena itu harus masuk sebagai penerimaan daerah dari transfer pusat. Kalau keluarkan dana itu dari kas daerah, harus Sekda yang tandatangan,” kata Edoardus.

Dia berharap persoalan dualisme Sekda Papua segera selesai sebelum pelaksanaan PON XX Papua.

Terkait hal tersebut, Direktur Pelaksanaan dan Pertanggungjawaban Keuangan Daerah Ditjen Bina Keuangan Daerah Kementerian Dalam Negeri, Bahri tak memberikan pernyataan apapun.

“Maaf, kami tidak bisa memberikan komentar itu. Kami hanya bicara APBD saja,” kata Bahri. (Tia)