Polda Papua Tetapkan Dua Tersangka Kasus Korupsi Dana Hibah di Mappi

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Fernandes Sances Napitupulu didampingi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal

Keterangan gambar : Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Fernandes Sances Napitupulu didampingi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol AM Kamal saat memberikan keterangan pers terkait penetapan tersangka korupsi dana hibah di Mappi. (Foto : Istimewa)

JAYAPURA, Potret.co – Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua melalui Subdit III Tipidkor telah menetapkan dua orang sebagai tersangka dalam kasus penyalahgunaan pengelolaan dana hibah Yaleka Maro Papua di Kabupaten Mappi tahun 2014 hingga tahun  2017. Keduanya yaitu masing-masing berinisial  TT (57) dan LS (50).

Direktur Reserse Kriminal Khusus Polda Papua, Kombes Pol Fernandes Sances Napitupulu mengatakan keduanya ditetapkan sebagai tersangka setelah penyidik Subdit III Tipidkor Direktorat Reserse Kriminal Khusus melakukan pemeriksaan terhadap  25 orang saksi.

“Dalam kasus ini penyidik telah melakukan pemeriksaan terhadap 25 orang sebagai saksi,” kata Fernandes saat melaksanakan Press Conference didampingi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Musthofa Kamal, di Media Center Bidang Humas Polda Papua, Kamis (11/8/2022).

Fernandes mengungkapkan, dilaksanakannya kegiatan Akbid Yaleka Maro di Mappi berawal dari Inisiatif  LS yang disampaikan kepada TT untuk menjalin kerjasama antara pihak Pemda Mappi dengan Yaleka Maro Papua guna mengakomodir peningkatan layanan Kesehatan anak dan ibu-ibu di Kabupaten tersebut.

“Seiring berjalannya waktu, apa yang diinisiasi tersangka disetujui pihak Pemda sehingga pembiayaannya berasal dari APBD. Kesepakatan awal, bahwa proses kegiatan belajar dan administrasi tetap dikendalikan Yaleka Merauke, namun faktanya semua proses pengelolaan keuangan dana hibah dan proses pembelajaran, penginapan dan makan minum dikendalikan tersangka LS, pihak Yaleka Merauke hanya menerima transferan yang dilakukan oleh tersangka LS,” jelasnya.

Fernandes menambahkan, saat ini penyidik telah melakukan permintaan audit PKKN (Perhitungan Kerugian Keuanga Negara) kepada auditor BPKP perwakilan Provinsi Papua atas dugaaan penyalahgunaan pengelolaan dana hibah periode tahun 2014 sampai 2017 kepada Yaleka Maro Merauke untuk total dana yang telah dicairkan sebesar Rp25,8 miliar.

“Dari audit ditemukan kerugian keuangan negara sebesar Rp8.509.708.120 dengan rincian beban pertanggung jawaban hukum kepada masing-masing tersangka yaitu untuk tersangka LS sebesar Rp347.825.620 dan untuk tersangka TT sebesar Rp1.161.882.500 berdasarkan LHA PKKN nomor : SR-156/PW26/5/2022 tanggal 25 April 2022,” kata Fernandes.

Fernandes mengatakan bahwa  Penyidik telah melakukan asettracing terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka LS dan TT.

“Penyitaan berupa tanah dan bangunan sebanyak tiga unit berukuran 1.240 meter persegi, 1.250  meter persegidan 174 meter persegi, masing-masing beralamat di Mappi, satu unit mobil jenis Innova yang telah diamankan di Polres Mappi serta asset tracing terhadap kerugian negara yang dilakukan oleh tersangka TT berupa tanah dengan luas tanah  2.076,79 meter persegi yang beralamat di Jalan Trans Papua Wasur Kabupaten Merauke,” ucapnya.

Atas  kejadian tersebut,  kedua tersangka dijerat dengan pasal Tindak Pidana Korupsi. asal 2 Ayat (1) dan/atau Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang perubahan atas Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo Pasal 55 Ayat (1) ke – 1 e Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Pasal 3 Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan Dan Pemberantasan Tindak Pidana Pencucian Uang. (Red)