Pemprov dan DPR Papua Diminta Desak Presiden Segera Cairkan Anggaran Rp1,4 Triliun

Foto bersama usai RDP dengan Pansus PON

KOTA JAYAPURA, Potret.co – Ketua Sub PB PON XX Klaster Kota Jayapura, Benhur Tomi Mano atau BTM meminta Pemerintah Provinsi Papua dan DPR Papua mendesak Presiden untuk segera mencairkan anggaran Rp1,4 triliun yang bersumber dari APBN untuk konsumsi, akomodasi dan lainnya.

Hal itu disampaikan BTM dalam Rapat Dengar Pendapat (RDP) Pansus PON XX dan Peparnas XVI DPR Papua, Hotel Horison Ultima, Kota Jayapura, Senin (30/8/2021).

“Saya usulkan kepada DPR Papua, pertama bersama dengan Pemprov Papua desak pemerintah pusat, desak bapak Presiden, desak Menteri Keuangan dan desak Menpora untuk cairkan Rp1,4 triliun itu, agar konsumsi, akomodasi, tranportasi berjalan termasuk honor wasit, dewan juri, tes event dan lainnya,” ucapnya.

BTM yang juga Wali Kota Jayapura mengatakan, meski komitmen Gubernur Papua, Lukas Enembe bahwa walaupun tidak ada anggaran, pelaksanaan PON XX Papua harus tetap berjalan.

Dia menegaskan bahwa venue di Klaster Kota Jayapura sudah siap 100 persen untuk digunakan sebagai tempat pertandingan.

“Yang tersisa hanya layar, namun progresnya sudah tercapai 95 persen dan selesai pada awal September mendatang,” jelas BTM.

Untuk itu, dia berharap sarana penunjang venue agar dapat diselesaikan oleh Dinas PUPR Provinsi Papua dengan menambah tenaga kerja dan jam kerja atau lembur.

“Klaster Kota Jayapura siap all out menyukseskan PON XX Papua, khususnya di Kota Jayapura,” ujar BTM.

Terkait hasil pengawasan DPR Kota Jayapura terhadap sarana penunjang venue PON XX Papua yang belum selesai,  Ketua DPR Kota Jayapura, Abisai Rollo memberikan rekomendasi kepada DPR Papua dan PB PON XX Papua serta Pansus PON XX dan Peparnas XVI.

DPR Kota Jayapura bersama Sub PB PON Kota Jayapura pada 26 Agustus lalu telah mengunjungi 16 venue yang ada di Kota Jayapura dan menemukan sejumlah sarana penunjang venue PON belum selesai seperti jalan masuk, air bersih dan lainnya.

Sementara itu, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan hasil RDP. Dia mengatakan, jika hasil RDP untuk mendengarkan kesiapan PB PON Papua dan Sub PB PON terkait kesiapannya melaksanakan PON XX Tahun 2021.

“Meskipun ada kendala utama bagi PB PON Papua dan 4 klaster Sub PB PON bahwa anggaran  dari APBN Rp1,4 triliun yang menjadi kesepakatan menjadi tanggungjawab pemerintah pusat, yang hingga kini belum cair,” ujar Jhony.

“Dalam waktu dekat kita akan minta pemerintah pusat segera mencairkan atau mengirimkan dana Rp1,4 triliun, karena tanpa uang ini sangat mengganggu pelaksanaan PON di Papua,” tambahnya.

Selain ditemukan kekurangan anggaran, dalam RDP juga terungkap bahwa sarana penunjang venue PON seperti akses masuk atau jalan masuk ke venue, air bersih, listrik dan lingkungan di venue yang juga belum siap.

Padahal, kata Jhony, jika venue PON telah dibangun dengan megah dan bagus, namun sarana penunjang belum selesai. Pelaksanaan PON XX Papua sendiri sudah direncanakan jauh hari, bahkan sempat tertunda 1 tahun.

Ketua Pansus PON XX dan Peparnas XVI DPR Papua, Kamasan Jack Komboy mengatakan, akan  memanggil pihak eksekutif terutama Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) Provinsi Papua untuk berdikusi mencari solusi.

“Tentunya ada rencana A dan B yang disiapkan oleh PB PON Papua dan berkoordinasi dengan Sub PB PON. Nah, sementara, tugas kami mencari solusi,” ujar Jack.

Ketua PB PON Papua, Yunus Wonda dalam RDP memaparkan progress yang telah dilakukan oleh PB PON Papua dalam mempersiapkan penyelenggaraan PON XX.

Yunus menegaskan bahwa PON Papua tetap dilaksanakan sesuai jadwal yakni pembukaan pada 2 Oktober 2021 dan pertandingan dimulai pertengahan September mendatang.

Dia mengakui, anggaran Rp1,4 triliun belum cair, namun Yunus mengatakan hal itu menjadi tanggungjawab pemerintah pusat.

“Apapun konsekuensinya, kami akan pastikan PON XX Papua berjalan. PB Pon berkomitmen siap melaksanaka sesuai jadwal. (Tia)