PB PON Papua Masih Berutang pada Pihak Ketiga, Ini Penjelasan Yunus Wonda

JAYAPURA, Potret.co – Ketua Harian PB PON XX Papua, DR Yunus Wonda, SH, MH mengungkapkan jika masih ada utang pada pihak ketiga yang belum terselesaikan hingga saat ini.

Hanya saja, kata Yunus Wonda, PB PON XX Papua tengah menunggu proses pencairan dana APBN tahap II sebesar Rp700 miliar dari total anggaran sebesar Rp 1,3 triliun untuk membayar utang  kepada pihak tersebut.

“Masih ada utang yang belum dibayar, namun sebagian besar adalah dari dana APBN. Seperti dana konsumsi baik untuk klaster Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Mimika dan Merauke itu semua anggaran APBN. Sebagian kami talangi dari APBD Papua,” kata Yunus Wonda, Jumat (8/4/2022).

Selain konsumsi, juga masih ada utang atau sebagian belum dibayarkan untuk bidang akomodasi karena menggunakan dana APBN, termasuk bidang transportasi belum dibayarkan, bidang pertandingan ada sebagian juga menjadi tanggungjawab APBN.

“Itu juga belum bisa dibayarkan karena anggarannya sedang diproses. Memang mekanisme anggaran APBN masih diproses, kami tahu persis mekanisme di pemerintah. Masalah kapan dibayarkan, ini persoalan waktu saja,” ujarnya.

Dia mengatakan, sumber dana APBN sebesar Rp 615 miliar yang telah dicairkan itu, PB PON XX Papua harus melaporkan atau mempertanggungjawabkan terlebih dahulu dan itu sudah selesai semua.

Bahkan ungkapnya, BPK RI, BPKP RI telah selesai melakukan audit, termasuk Inspektorat Kemenpora,  sehingga tahap I sudah dicairkan dan selesai.

Yunus Wonda yang juga Wakil Ketua I DPR Papua ini mengakui, jika saat ini pihaknya  sudah menyurat ke Menteri Keuangan untuk membayar tahap II sebesar Rp700 miliar lantaran tahap satu sudah selesai pertanggungjawabannya dan penggunaan sudah tepat.

“Untuk dana APBN tahap II, sekarang saya sedang berada di Jakarta untuk mengurusnya. Proses pencairan dari Kementerian Keuangan ke Kemenpora dan dari Kemenpora ke PB PON Papua,’’ kata Yunus Wonda.

‘’Untuk tahap II, semua dokumen sudah diserahkan dan sekarang kita hanya tunggu tinggal dana turun. Mudah-mudahan dalam waktu dekat, dana akan turun, kita akan bayar hutang pihak ketiga yang belum dibayar,” sambungnya.

Dia menegaskan bahwa PB PON XX Papua tidak bekerja sendirian, namun PB PON XX Papua didampingi oleh Kejaksaan, Kepolisian, Inspektorat dan lainnya. Bahkan, mereka terus mengawal PB PON Papua hingga saat ini.

Kepada pihak ketiga, lanjut dia, tidak bisa dibayar langsung, tetapi mereka akan melakukan verifikasi terlebih dahulu, setelah itu baru dibayarkan.

Untuk itu, Yunus Wonda megimbau kepada pihak ketiga agar bersabar lantaran masih dalam proses pencairan dana dari APBN tersebut.

“Jadi, pada intinya semua sudah, kami tinggal tunggu surat Menteri Keuangan ke Kemepora, kemudian di PB PON Papua. Jadi, dalam waktu dekat ini, mudah-mudahan sudah dibayarkan tahap II,” ucapnya.

Selain itu, Yunus Wonda juga mengungkapkan jika sesuai master plan yang dibuat Pemprov Papua bersama PB PON XX Papua, anggaran yang dibutuhkan untuk penyelenggaraan PON XX Papua diusulkan sebesar Rp 4,3 triliun, namun yang terealisasi dari hibah APBD Provinsi Papua hanya Rp1,7 triliun.

‘’Sementara, dana dari APBN yang diusulkan dari Rp1,6 triliun, yang turun hanya Rp 1,3 triliun dan itupun baru cair Rp615 miliar, dan masih ada sekitar Rp700 miliar yang belum cair hingga saat ini,’’ ungkapnya.

Bahkan, secara rinci, Yunus Wonda  menjelaskan jika dana hibah dari APBD Provinsi Papua yang diberikan kepada PB PON XX Papua dimulai sejak tahun 2016 – 2021 hingga totalnya mencapai Rp1,789 triliun.

Perinciannya, pada tahun 2016 pertama sebesar Rp10 miliar dan tahap II Rp5 miliar. Tahun 2017 sebesar Rp10 miliar, tahun 2018 tahap I Rp9 miliar dan tahap II Rp1 miliar.

Tahun 2019 tahap I sebesar Rp10 miliar, tahap II Rp10 miliar dan tahap III Rp150 miliar. Tahun 2020 tahap I Rp1,213 triliun dan tahap II Rp371 miliar. ‘’Totalnya Rp1,789 triliun,’’ jelasnya.

Dikatakan, dana dari pemerintah pusat yang diusulkan PB PON XX Papua mengusulkan Rp1,6 triliun, namun realisasinya Rp1,3 triliun. Dari Rp 1,3 triliun itu, realisasinya tahap pertama yang sudah dicairkan Rp615 miliar, sehingga ada sekitar Rp700 miliar yang belum cair.

“Jadi, kami menyusun semua kebutuhan sesuai master plan, tetapi dalam pelaksanaannya, tidak sampai Rp 4,3 triliun, sehingga PB PON XX Papua memaksimalkan anggaran yang diberikan Pemprov Papua sebesar Rp1,7 triliun saja sampai penyelenggaraan PON. Sebab, kami tidak bisa beralasan hanya gara – gara uang, PON Papua tidak bisa berjalan,” ucapnya.

Terlebih anggaran APBN cair ketika PON sudah dilaksanakan. PON sudah berjalan hampir 1 minggu, sehingga PB PON Papua memaksimalkan Rp 1,7 triliun untuk belanja termasuk perlengkapan dan lainnya. (Tia)