Pansus Hak Angket DPRD Tolikara Fasilitasi Para Kepala Kampung Gugat Mantan Bupati di PTUN Jayapura

Ketua Pansus Hak Angket DPRD Tolikara, Yan Wenda didampingi kuasa hukum, Thomas Pembwain saat memberikan keterangan pers, di Kota Jayapura, Papua.

Keterangan gambar : Ketua Pansus Hak Angket DPRD Tolikara, Yan Wenda didampingi kuasa hukum, Thomas Pembwain saat memberikan keterangan pers, di Kota Jayapura, Papua. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Panitia Khusus (Pansus) Hak Angket DPRD, Kabupaten Tolikara, melalui kuasa hukumnya memfasilitasi para Kepala Kampung yang ada di wilayah hukum Kabupaten Tolikara untuk menggugat mantan Bupati Tolikara, Usman G Wanimbo di Pengadilan Tata Usaha Negara (PTUN) Jayapura.

Thomas Pembwain selaku Kuasa Hukum Pansus Hak Angket DPRD Tolikara, mengungkapkan dasar gugatan tersebut klantaran para Kepala Kampung  menilai mantan Bupati Tolikara tersebut telah menyalahi kewenangannya.

Yakni dengan menerbitkan surat keputusan nomor :  188.4/95/tahun 2022 tentang pengangkatan atau penetapan kepala kampung di wilayah Kabupaten Tolikara tahun 2022 dirangkaikan dengan tindakan faktual, dan dinilai tidak sah.

“Tanggal 24 November kami sudah ajukan gugatan ke PTUN Jayapura dan sudah diterima,  rencananya tanggal 12 Desember mendatang akan mulai sidang perbaikan berkas,’’ ucap Thomas, Jumat (25/11/2022) malam.

Ia juga mengungkapkan bahwa pada pada 14 Oktober lalu, Pukul 24.00 WIT, mantan Bupati Tolikara ini secara diam-diam telah melantik secara simbolis enam orang Kepala Kampung terpilih, yang diambil dari empat kelurahan yang ada di Tolikara. 

Keenam kepala kampung tersebut, kata Thomas, memwakili 541 Kepala Kampung lainnya. Bahkan,  pada saat pelantikan terhadap mereka tidak melibatkan kepala kampung lama maupun pihak lain seperti pihak legislatif dalam hal ini DPRD Tolikara sebagai wakil rakyat dan juga unsur Forkopimda.

‘’Sehingga,  hal inilah yang mendasari para kepala Kampung lama menilai apa yang dilakukan oleh mantan Bupati Tolikara ini sangat bertentangan dengan peraturan perudang undangan yang berlaku baik secara prosedural maupun secara substansial, juga melanggar asas-asas umum pemerintahan yang baik (AUPB).

Dengan adanya pelantikan tersebut, maka para kepala kampung lama melaporkan kasus tersebut kepada anggota DPRD Kabupaten Tolikara. Sehingga anggota DPRD Tolikara meminta dan mempertanyakan Sekda dan Kabag Hukum terkait objek sengketa yang dibuat secara tidak sah dan diam-diam.

‘’Atas dasar itu pula, maka pihak Anggota DPRD Tolikara membentuk Pansus Hak Angket DPRD Tolikara. Pansus Hak Angket DPRD melalui Ketua Yan Wenda telah membuat surat panggilang kepada BPKM, Kabag Umum, asisten 1 Bidang Pemerintahan, kepala Tata Pemerintahan dan Seluruh mantan Kepala Desa, tetapi tidak ada jawaban. Sehingga klien kami (Pansus Hak Angket DPRD) mendorong para kepala Kampung lama untuk menggugat mantan Bupati Tolikara,”  jelasnya.

Ia menambahkan bahwa prosedur objek sengketa yang ditetapkan atau dikeluarkan oleh tergugat telah melanggar Peraturan Pemerintah Dalam Negeri Republik Indonesia nomor 72 Tahun 2020 Tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Menteri Dalam Negeri nomor 112 Tahun 2014 Tentang Pemilihan Kepala desa khususnya pasal Sayat 1 dan 2. a,” terangnya.

Sementara itu, Ketua Pansus Hak Angket DPRD Tolikara, Yan Wenda mengatakan, pihaknya mendorong para kepala Kampung yang merasa dirugikan atas sikap mantan Bupati Tolikara, guna mendapatkan keadilan.

“Kami tidak mau ada kesenjangan sosial antara para Kepala Kamoung terpilih dengan para kepala kampung lama, karena jika surat keputusan yang ditetapkan oleh mantan Bupati Tolikara ini dijadikan acuan dasar bagi para kepala Kampung baru, maka akan terjadi konflik horizontal. Ini yang kita pikirkan, dan tidak ingin terjadi hal buruk yang nantinya akan membuat masyarakat yang tidak tahu apa apa jadi korban,” tegasnya. (Tia)