Ondofolo Kampung Sereh Imbau Masyarakat Jaga Tatanan dan Nilai Adat
KABUPATEN JAYAPURA, Potret.co – Adanya desakan dari Ketua Asosiasi Kepala Suku Lima Wilayah Adat, Malaikat Alfius Tabuni yang mendesak agar Partai Koalisi Papua Bangkit Jilid II atau partai politik pengusung Lukas Enembe-Klemen Tinal Jilid II segera menuntaskan nama yang akan diusung untuk diproses mengisi jabatan wakil gubernur yang sampai saat ini masih lowong.
“Kami minta mereka tidak mengulur – ulur waktu mengingat Gubernur Lukas Enembe harus dibantu dalam menjalankan roda pemerintahan. Tidak bisa sendiri mengingat kondisi kesehatan gubernur masih dalam pemulihan dan belum 100 persen bisa menangani semua,” demikian disampaikan Malaikat Alfius Tabuni didampingi Kepala Suku Meepago Jayapura di Papua Yohanes Douw dan selaku Tokoh Masyarakat Saireri di Jayapura Dance Nouboba ketika memberikan keterangan pers, belum lama ini di Jayapura.
Selain itu, Malaikat Tabuni juga menegaskan agar segera ada nama yang berproses di DPR Papua.
Desakan itu ditanggapi oleh salah satu Tokoh Adat Papua, Yanto Khomlay Eluay. Ondofolo Yanto Khomlay Eluay mengimbau sekaligus mengharapkan agar masyarakat hukum adat Papua tetap menjaga dan menghormati tatanan dan nilai-nilai adat, karena disitulah wibawa, harga diri, harkat dan martabat sebagai orang asli Papua.
“Melihat perkembangan saat ini mulai bermunculan organisasi atau lembaga yang menggunakan kapasitas adat. Ini sinyalemen yang perlu disikapi untuk mengingatkan kita agar tidak mencaplok jabatan dalam struktur kepemimpinan adat secara tidak bermartabat dan digunakan untuk kepentingan-kepentingan pribadi dengan menggeneralisir masyararakat adat Papua,” kata Yanto dalam keterangan persnya melalui pesan WhatsApp, Senin (23/8/2021).
Keterangan pers tersebut untuk menanggapi terkait sejumlah pernyataan di media oleh Malaikat Alfius Tabuni yang mengatasnamakan Ketua Asosiasi Kepala Suku Lima Wilayah Adat Papua.
Yanto yang juga Ketua DPD II Partai Golkar Kabupaten Jayapura tersebut menuturkan, bahwa ini suatu fenomena yang pernah muncul di awal-awal Otsus Papua Jilid I, yang mana banyak menjamur lembaga atau organisasi yang menggunakan label adat dan menjelang berakhirnya Otsus Jilid I yang dinilai gagal atau tidak berhasil dengan adanya aksi-aksi penolakan Otsus.
“Lembaga atau organisasi tersebut, belakangan ini menghilang dan tidak bersuara lagi. Padahal mereka juga ikut menikmati dana Otsus. Ini yang disebut Kepala Adat atau Kepala Suku Otsus, yakni angkat diri punya jabatan adat, tanpa mekanisme adat yang berlaku dimasing-masing suku,” ucap Yanto.
Hal ini, menurut Yanto Eluay, perlu menjadi perhatian dan pertimbangan bagi pemerintah khususnya dalam implementasi Otsus Jilid II.
“Jangan lagi mengakomodir atau mendengar mereka, polanya langsung ke kampung-kampung bertemu kepala adat yang ada disana. Jangan lagi kita mengulangi kesalahan masa lalu, yang membuat masyarakat Papua di kampung-kampung tetap menderita dan tidak sejahtera,” imbuhnya.
Kepada masyarakat adat Papua, Ketua Umum Presidium Putra Putri Pejuang Pepera (P5) Provinsi Papua itu juga berharap, untuk ikut mengontrol dan mengawasi, serta berani mengkritisi, bila ada oknum-oknum yang mencaplok jabatan adat.
“Sekali lagi saya tegaskan kepada masyarakat adat agar jangan membawa-bawa jabatan adat, untuk kepentingan yang tidak berorientasi ke rakyat. Mari jaga wibawamu sebagai masyarakat adat yang bermartabat dan beradab, bukan masyarakat adat yang tidak beradab,” ujarnya. (Irf)