Oknum Kepala Kampung Diduga Lakukan Pemerasan Terhadap 3 Kontraktor

Tiga Kontraktor saat melakukan jumpa pers, usai membuat laporan ke Polda Papua. (foto Tiara)

KOTA JAYAPURA, Potret.co – Pembangunan rehabilitasi asrama, jalan dan sarana air bersih di Asrama SMK Negeri 4 Koya Barat, Distrik Muaratami, Kota Jayapura Papua dilaporkan telah dipalang oleh oknum kepala kampung, sejak 20 Agustus 2021 sehingga berdampak pada penghentian seluruh aktivitas pekerjaan.

Padahal, asrama yang ada di sekolah tersebut nantinya akan digunakan untuk atlet PON, khususnya cabang olahraga (cabor) Voli Pantai dan Voli Indoor yang akan dimulai pada pertengahan September mendatang.

Bahkan, oknum kepala kampung diduga telah melakukan pemerasan dengan meminta uang sebesar Rp100 juta kepada tiga pengusaha yang mengerjakan proyek di sekolah tersebut.

Meski begitu, tiga pengusaha masih beritikad baik untuk melakukan negosiasi, namun oknum  kepala kampung tersebut tidak menginginkan hal itu, sehingga tiga pengusah melaporkan oknum kepala kampung ke Polda Papua, Selasa (24/8/2021).

Usai melapor, Pimpinan PT Alovera Papua, Calvin Gantare mengaku jika saat ini pihaknya sudah tidak bisa bekerja untuk menyelesaikan renovasi asrama SMK Negeri 4 Koya Barat yang berasal dari PB PON Papua tersebut lantaran diawasi oleh oknum kepala kampung tersebut.

“Saat kami bekerja, pada Sabtu, 20 Agustus lalu, kami dipalang dan dihentikan. Tidak boleh bekerja lagi,” ungkap Calvin Gantare usai membuat laporan polisi.

Padahal, kata Calvin,  di SMK Negeri 4 Koya Barat itu ada tiga kegiatan yang sedang dikerjakan yaitu asrama dari PB PON Papua dan pembangunan jalan masuk asrama serta sarana prasarana air bersih dari Dinas PUPR Provinsi Papua.

“Pertama saya dimintai uang Rp100 juta dan turun menjadi Rp90 juta dan dibagi masing-masing kontraktor Rp30 juta. Kami tidak memenuhi permintaan itu, karena dalam waktu yang singkat, kami tidak berpikir keuntungan, tapi berfikir bagaimana pekerjaan bisa selesai,” ujarnya.

Menurut Calvin,  dengan adanya pemalangan tersebut merupakan salah satu upaya untuk menghambat agenda nasional yakni PON XX Papua, yang pelaksanaannya sudah dekat.

“Dengan adanya pemalangan itu, kami bertiga datang ke Polda Papua untuk membuat laporan ke SPKT dan langsung direspon oleh Kanit SPKT dengan mengambil tindakan untuk menjemput oknum kepala kampung. Ini sangat kami sesalkan, mestinya kepala kampung mendukung PON, tapi ini malah menghambat,” kata Calvin didampingi dua kontraktor lainnya.

Calvin mengatakan, jika perusahaannya telah menandatangani kontrak pada 2 Agustus 2021 dan mulai bekerja merenovasi asrama SMK Negeri 4 Koya Barat sejak 5 Agustus lalu dengan target selesaii 20 September 2021, meski masa berakhir kontrak 30 September 2021.

“Tentu pekerjaan tidak kami serahkan 30 September pas, mengingat karena ada fasilitas dalam kamar asrama harus diisi oleh kontraktor lainnya, seperti alat penyejuk udara atau AC, pemanas air, tempat tidur dan lainnya,” jelasnya.

Calvin pun mengaku sangat dirugikan dengan aksi palang tersebut. “Jadi kalau dihitung sudah 4 hari ini dipalang. Padahal kami kerja lembur, berarti kami sudah kehilangan 7 hari kerja. Sementara kami harus tetap memberi gaji para karyawan,” ucapnya.

Untuk itu, Calvin berharap agar Satgas Pengamanan PON Papua bisa membantu menangani pemalangan terhadap asrama yang akan digunakan untuk atlet PON XX Papua.

“Saya minta Satgas Pengamanan PON untuk segera melakukan pengamanan di lokasi kerja, karena pekerja saat ini takut bekerja lantaran ada ancaman juga. Untuk menyelesaikan pekerjaan ini, saya harap ada pengamanan 1 x 24 jam,” kata Calvin.

Sementara itu, Perwakilan dari CV. Baraka Mapan Mandiri, Riko Sembiring mengatakan jika pihaknya sudah menerima kontrak untuk pembangunan sarana air bersih di SMK Negeri 4 Koya Barat isejak 8 Juni dan berakhir 8 Oktober mendatang, sehingga saat ini, progress pekerjaan sudah mencapai 60 persen.

“Kami memang sangat optimis pertengahan September 2021 pekerjaan sudah selesai, karena ketiga kegiatan yang dikerjakan ini saling berhubungan. Saya punya air harus masuk di asrama, dan jalan itu juga digunakan untuk akses atlet nantinya,” ujar Riko.

Terkait adanya permintaan dari oknum kepala kampung sebesar Rp100 juta, Riko mengaku tentu tidak mampu, apalagi nilai kontrak pekerjaan hanya Rp 400 jutaan.

“Dia minta Rp30 juta per kontraktor, sedangkan provitnya 13 persen dari nilai kontrak. Itu pun belum pajak. Kami sudah lakukan negosiasi per kontraktor siap memberikan Rp5 juta, namun dia menolak, dan dia tetap dengan nominal Rp30 juta. Ya tidak bisa, tapi dia bersikeras tidak mau menerima dan menganggap itu penghinaan,” jelasnya.

Kontraktor lainnya, Yance Wakur selaku Pimpinan CV Yericom mengaku, jika pihaknya tidak bisa bekerja untuk pembangunan pengecoran jalan masuk ke asrama di SMK Negeri 4 Koya Barat itu, lantaran adanya pemalangan tersebut.

“Padahal, kami baru mau bekerja pada Minggu, 21 Agustus 2021. Kami akan bawa pekerja ke SMK Negeri 4 Koya Barat, tapi sudah dipalang dan tidak boleh bekerja lagi untuk membangun jalan beton,” ungkapnya.

Yance berharap, aparat keamanan secepatnya bisa menangani dengan baik masalah pemalangan tersebut lantaran pihaknya telah menargetkan dalam dua minggu kedepan bisa menyelesaikan pembangunan jalan asrama sepanjang 400 meter lebih itu.

“Jika ditangani, kami pasti bisa menyelesaikan pekerjaan jalan beton itu. Apalagi kontrak sudah harus selesai, karena 30 Juli SPK-nya sudah keluar, tapi berhubung administrari membuat terlambat sehingga Jumat, 19 Agustus lalu kontraknya baru keluar, kemudian Sabtu, 20 Agustus sudah mulai bekerja dan hari Minggu, 21 Agustus saya mau bawa pekerja ke sana, ternyata sudah dipalang,” jelas Yance.

Sementara itu, PPTK Dinas PUPR Provinsi Papua untuk pekerjaan air bersih mengaku jika pihaknya mendapatkan laporan dari kontraktor adanya pemalangan tersebut.

“Ya, kami sudah cek ke lapangan, progresnya sudah 50 persen. Tapi  kita akan berupaya cari jalan keluar dari pemalangan ini,” tutupnya.  (Tia)