Mahasiswa Papua di Luar Negeri Mengadu ke Komisi V DPR Papua

Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah, didampingi Anggota Komisi V DPR Papua, Natan Pahabol saat menerima aspirasi dari anak-anak mahasiswa Papua yang kuliah di sejumlah negara. Foto Tiara.

KOTA JAYAPURA, Potret.co – Beberapa mahasiswa yang kuliah di luar negeri mengadu ke Komisi V DPR Papua. Mereka diterima Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah didampingi Anggota Komisi V DPR Papua,  Natan Pahabol dan Deki Nawipa di gedung DPR Papua,  Selasa (23/8/2021).

Salah satu penerima beasiswa BPSDM Provinsi Papua, Kadir Yelipele menjelaskan tujuan mereka mendatangi Komisi V DPR Papua untuk mengatakan, pemerintah tidak lagi membiayai dengan baik, dari masing-masing jurusan yang ada di kota studi di beberapa negara seperti Amerika, Kanada, Philipina, New Zealand, Rusia dan lainnya.

“Kami terkendala masalah biaya. Itu saya alami sendiri, saya tidak diberi jadwal untuk terbang ke Philipina dengan alasan pemerintah tidak bayar atau jadwal tidak dirilis untuk terbang,” ungkap Kadir Yelipele usai bertemu anggota Komisi V DPR Papua, Selasa (24/8/2021).

Karena tidak dibiayai lagi oleh pemerintah, Kadir bersama rekannya yang lain dipulangkan ke Indonesia, sehingga tidak dapat melanjutkan studi sampai saati ini.

Kadir menganggap pemerintah telah menelantarkan mereka sejak tahun 2015 sampai 2021, padahal kontrak dengan Badan Pengelola Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua masih aktif.

“Biasanya dikontrak dalam lima tahun sekali keberangkatan. Tapi setelah diberangkatkan, tidak dibiayai. Padahal, kontraknya atau dananya sedang berjalan, tapi orang-orangnya tidak kuliah alias ditelantarkan,” kata Kadir.

Dia pun mengaku tidak mengetahui penyebabnya. Padahal, pihaknya sudah menanyakan hal itu kepada BPSDM Provinsi Papua, namun tidak ada ada jawaban.

“Di Papua ini mungkin sudah mencapai 100 sampai 200 orang. Kami sudah menanyakan hal itu ke BPSDM, tapi alasannya kalian tidak punya hak lagi, dana Otsus sudah habis dan yang sering disampaikan gubernur tidak lagi mengirim mahasiswa keluar negeri, sementara kami bukan dikirim, tapi kami sudah ingin kuliah, karena SK sudah ada, tinggal dikasih jalan,” ujar Kadir.

Sementara itu, salah satu alumni perguruan tinggi  di Rusia, Edius Kogoya menilai ada kegagalan dari BPSDM Provinsi Papua dalam program pengiriman mahasiswa Papua ke sejumlah perguruan tinggi di luar negeri.

“Mereka sudah terima, tapi tidak lihat ke lapangan dan evaluasi dengan baik terhadap mahasiswa yang dikirim ke luar negeri, namun kemudian menerima lagi sehingga masalah bertumpuk terus,” ucap Edius.

Bahkan, kata Edius, SK untuk sejumlah anak-anak Papua yang akan dikirim kuliah di luar negeri, sampai sekarang belum jelas, terutama pembiayaan mereka.

“Jadi, BPSDM ini suka – suka, mereka kirim berapa, karena anak-anak ini tidak bisa nuntut. Mereka tidak tahu berapa yang harus dibiayai. BPSDM juga membiayai kuliah, namun tidak membiayai penelitian mahasiswa,” beber Edius.

Edius berharap BPSDM dapat melibatkan alumni, sehingga tidak melibatkan pihak ketiga.

“Ada banyak alumni yang mengerti system di masing-masing negara, tapi BPSDM tidak mengerti. Seperti di Rusia, bahasa Rusia yang dipakai, tidak menggunakan bahasa negara lain. Akhirnya kami yang datang menjelaskan,” ungkapnya.

Dia juga berharap orang-orang yang mengurusi pengiriman anak-anak Papua kuliah ke luar negeri, harus dirubah, yang mengerti sistem pendidikan di luar negeri.

Menanggapi hal tersebut,  Sekretaris Komisi V DPR Papua, Fauzun Nihayah menegaskan agar dilakukan evaluasi di manajemen BPSDM dengan adanya pengaduan dari para mahasiswa tersebut.

Fauzun menilai, BPSDM Papua tidak mengontrol perkembangan pendidikan anak – anak Papua yang dikirim ke luar negeri untuk kuliah.

“Jika hal ini tidak dikuti dengan manajemen yang baik, maka sama saja menghamburkan uang,” ucap politisi Partai NasDem ini.

“Harus ada grand desain yang jelas, artinya kalau ini adalah beasiswa affirmasi, ya tentu harus ada evaluasi dan sejauh mana, apakah  betul-betul bermanfaat bagi anak-anak dan seperti apa yang dirasakan dan penggunaan anggaran juga harus jelas,” kata Fauzun.

Dia meminta BPSDM Provinsi Papua harus memiliki kapasitas atau sumber daya manusia kepegawaian yang paham kondisi di negara studi, sehingga mereka bisa menjembatani ketika ada persoalan.

“Seperti kasus di Rusia, mungkin menggunakan bahasa Rusia ketika anak-anak ada masalah di kampusnya, tapi tidak direspon oleh BPSDM. Ini kan satu hal yang sangat kita sesalkan, sehingga BPSDM harus membenahi di internal mereka,” ujarnya.

Hal senada dikatakan Natan Pahabol, Anggota Komisi V DPR Papua. Menurutnya, selain masalah biaya, mahasiswa tersebut dihadapkan persoalan bahasa di negara studi.

“Jadi memang belum ada evaluasi total yang dilakukan oleh BPSDM Provinsi Papua terhadap pengiriman anak-anak Papua ke luar negeri. Kita dapat informasi dari mereka yang cukup menyedihkan, terkait dengan maksud baik Gubernur dalam investasi masa depan Papua ini, itu sudah bagus sehingga kami beri apresiasi, tapi jajarannya yang ada dibawah ini,  tidak melaksanakan itu dengan baik,” kata Natan.

Natan mengatakan, segera menyampaikan ke pimpinan Komisi V DPR Papua sebagai tindaklanjut dari keluhan para mahasiswa tersebut.

“Namun kita akan menjadwalkan untuk mengundang BPSDM Provinsi Papua maupun anak-anak yang mengeluh, untuk diskusi bersama dalam menyelesaikan masalah dan mencari solusi yang baik,” imbuhnya.

Dia meminta BPSDM Papua harus transparan menjelaskan program pengiriman anak-anak Papua kuliah di luar negeri mulai dari jumlah, anggaran, yang lulus serta yang tidak menyelesaikan kuliah dan lainnya.

“Jika tidak dilakukan secara transparan, dewan akan mempertimbangkan agar tidak usah lagi mengirim anak – anak Papua kuliah di luar negeri,” tegas Natan.

Anggota Komisi V DPR Papua, Deki Nawipa meminta agar BPSDM Provinsi Papua melibatkan Komisi V DPR Papua dalam pengawasan terhadap program pengiriman anak-anak Papua kuliah di luar negeri tersebut.

Deki mengatakan, semestinya mahasiswa tidak mengalami permasalahan lantaran dana Otsus masih berlanjut.

“Itu perlu koreksi bagaimana jika kekurangan anggaran atau managemennya, tapi memang kami pada prinsipnya sudah mengingatkan agar melibatkan anggota dewan, agar pengiriman anak-anak Papua kuliah di luar negeri itu berjalan dengan baik,” ucap Deki.

Ketua Gerakan Mahasiswa Kristen Indonesia atau GMKI Cabang Jayapura, Opinus Sogoneap saat memfasilitasi sejumlah mahasiswa ke Komisi V DPR Papua mengaku prihatin dengan kondisi yang dialami mereka.

“Jujur kami prihatin dengan mereka yang nasibnya terkatung-katung, karena biayanya tidak jelas dari Pemda, sehingga kami fasilitasi mereka bertemu Komisi V DPR Papua dengan tujuan ada solusi nasib mereka,” ujar Opinus Sogoneap.

Dia berharap ada pembenahan secara optimal dalam pengiriman anak-anak Papua untuk kuliah di luar negeri tersebut, agar mereka dapat kuliah dengan baik dan kembali ke Papua untuk membangun daerah ini.  (Tia)