Korupsi Berjamaah, 14 Anggota DPR Kabupaten Paniai Ditetapkan Jadi Tersangka

Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Fernando Sances Napitupulu didampingi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol, Ahmad Mustofa Kamal

Keterangan gambar : Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Fernando Sances Napitupulu didampingi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol, Ahmad Mustofa Kamal saat memberikan keterangan pers, terkait kasus korupsi 14 Anggota DPR Kabupaten Paniai, Periode 2014 – 2019. (Foto : Potret.co).

JAYAPURA, Potret.co – 14 anggota DPR Kabupaten Paniai periode 2014 – 2019 bersama tiga staf Sekretariat DPR Kabupaten Paniai, akhirnya ditetapkan sebagai tersangka oleh Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.

Penetapan tersangka 14 anggota DPR Paniai tersebut terkait dugaan kasus korupsi Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) tahun 2018 yang dilakukan secara berjamaah dengan modus membuat perencanaan kegiatan peningkatan kapasitas lembaga, namun tidak dijalankan, dan semua hanya fiktif.

Direskrimsus Polda Papua, Kombes Pol Fernando Sances Napitupulu mengungkapkan, pihaknya telah melakukan lidik dan sidik terkait korupsi yang melibatkan 25 anggota DPR Kabupaten Paniai dan tiga staf Sekretariat DPR Kabupaten Paniai dengan kerugian mencapai Rp59 miliar.

“Kronologisnya, setiap triwulan masing-masing anggota dewan mendapatkan uang tunai sebesar Rp500 juta, ditambah lagi dengan gaji sekitar Rp30 juta,” kata Kombes Fernando Napitupulu didampingi Kabid Humas Polda Papua, Kombes Pol Ahmad Mustofa Kamal dalam konferensi pers di Mapolda Papua, Jumat (17/6/2022).

Ditambahkan, selama setahun pada tahun anggaran 2018,  setiap anggota dewan tersebut, mendapatkan dana sekitar Rp2 miliar.

“Anggaran itu dibagi – bagi kepada seluruh anggota dewan per  triwulan mendapatkan Rp 500 juta. Jadi, diduga Sekretaris Dewan (Sekwan) yang merancang dan semua anggota DPR Paniai menyetujuinya, bahkan semua anggota dewan menerima uang itu,” ungkap Fernando.

Dari 25 anggota DPR Kabupaten Paniai periode 2014 – 2019 tersebut, 14 orang diantaranya telah ditetapkan sebagai tersangka oleh penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua.

“Kita sudah tetapkan 14 tersangka, karena banyak di pengganti antar waktu atau PAW. Upaya yang kita dapat berupa data dan nomor handphone mereka telah kita cek, banyak yang sudah pindah tempat dan baru 14 orang yang kita tetapkan sebagai tersangka,” ujarnya.

Meski begitu, pihaknya akan terus melakukan komunikasi agar yang lain bisa kooperatif dalam penyidikan terhadap kasus dugaan korupsi berjamaah tersebut. Hanya saja, Penyidik Subdit Tipikor Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Papua belum melakukan penahanan terhadap 14 tersangka tersebut.

“Mereka memang belum ditahan karena kita mempertimbangkan situasi kamtibmas di wilayah Paniai,” jelasnya.

Selain itu, lanjut Fernando, setelah pihaknya melakukan komunikasi dan pendekatan, ke 14 anggota DPR Paniai periode 2014 – 2019 itu, selama dilakukan pemeriksaan, mereka selalu kooperatif dan siap membantu kepolisian mencari anggota DPR Paniai periode 2014-2019 tersebut.

“Jika upaya ni tidak membuahkan hasil, maka kami akan terbitkan Daftar Pencarian Orang (DPO). Ini kita masih upaya persuasif dengan pemanggilan, jika tidak kami terbitkan DPO,” tegasnya.

Dari 25 anggota DPR Paniai periode 2014 – 2019 tersebut, diketahui saat ini yang masih aktif menjadi anggota dewan sebanyak empat  orang. (Redaksi Potret)