Komisi V DPR Papua Kembali Pertanyakan Pembayaran Beasiswa Mahasiswa Papua

Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa...

Keterangan gambar : Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa,  SE. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Komisi V DPR Papua dalam rapat dengar pendapat atau RDP bersama Badan Pengembangan Sumber Daya Manusia (BPSDM) Provinsi Papua kembali mempertanyakan pembayaran beasiswa mahasiswa Papua yang menempuh pendidikan di luar negeri dan dalam negeri.

‘’RDP ini untuk mendengar keterangan mitra OPD terkait yakni BPSDM soal sejauh mana pembayaran beasiswa mahasiswa Papua. Kami mendapatkan jawaban bahwa proses pembayaran sedang berjalan,’’ kata Timiles usai RDP, Rabu (25/5/2022) di Kota Jayapura, Papua.

Soal rekomendasi, kata Timiles, DPR Papua telah mengetahui kekurangan dana Rp185 milyar untuk pembayaran beasiswa tersebut, namun tengah dipersiapkan anggarannya.

‘’Kami berharap dalam waktu dekat dibayarkan secara tuntas, sehingga semua kebutuhan adik-adik mahasiswa kita ini bisa terpenuhi,” ucapnya.

Sementara itu, Kepala BPSDM Provinsi Papua, Aryoko AF Rumaropen menegaskan, terkait laporan LKPJ gubernur Papua, pihaknya selaku SKPD bagian yang menjalankan visi misi Gubernur dan telah menyampaikan progres laporan kerjanya.

“Untuk penyerapan anggaran tahun 2021, sesuai pagu anggaran yang diberikan kepada kami sudah selesai dengan program yang direncanakan,” jelasnya.

Soal tindaklanjut temuan BPK RI terhadap BPSDM Papua tahun anggaran 2020, kata Aryoko, telah diselesaikan melalui Inspektorat Provinsi Papua.

Sementara, untuk beasiswa mahasiswa Papua baik dalam maupun luar negeri, kata Aryoko, sedang dalam tahap pembayaran bagi mahasiswa yang masih aktif.

“Tapi yang sudah selesai kami sarankan untuk pulang, namun bagi mereka yang bermasalah ada sebagian mengakui kesalahannya sehingga memilih untuk pulang dan sebagian lagi masih tinggal,’’ jelasnya.

Untuk  itu, pihaknya akanmengevaluasi lantaran batas waktu akan berakhir  pada Desember tahun ini, dan akan kena finalti jika tak menyelesaikan tahun ini.

Terkait dengan kekurang anggaran Rp185 milyar, Aryoko mengungkapkan, jika hal itu telah direkomendasikan oleh DPR Papua dengan memakai dana cadangan Wakil Gubernur Papua.

“Soal itu pun kami sudah sampaikan kepada pimpinan tim TPAD, dalam hal ini Sekda Papua, yang selanjutnya TPAD dan Badan Anggaran DPR Papua bicarakan lebih lanjut,” ujarnya. (Tia)