Komisi IV DPR Papua Tinjau Pembangunan Dermaga Danau Waena

Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama Anggota Komisi IV DPR Papua dan Kadis Perhubungan Provinsi Papua, D. Wondanak T, serta staf foto bersama  di kawasan dermaga danau belakang Terminal  Tipe B Waena, Kota Jayapura. (Foto : Tiara)

Keterangan gambar : Ketua Komisi IV DPR Papua, Herlin Beatrix Monim bersama Anggota Komisi IV DPR Papua dan Kadis Perhubungan Provinsi Papua, D. Wondanak T, serta staf foto bersama  di kawasan dermaga danau belakang Terminal  Tipe B Waena, Kota Jayapura. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Pimpinan dan Anggota Komisi IV DPR Papua meninjau dan mengawasi pelaksanaan pembangunan Infrasruktur di dermaga danau belakang Terminal  Tipe B Waena, Distrik Heram, Kota Jayapura dalam kunjungan kerjanya, Kamis (18/11/2021).

Dari hasil kunjungan tersebut, terungkap sejumlah masalah, salah satunya hak ulayat yang belum diselesaikan lantaran saat ini tengah disiapkan anggarannya, sehingga terjadi pemalangan kala itu.

Namun, Komisi IV DPR Papua melakukan mediasi dengan Ondoafi setempat sebagai pemilik hak ulayat dan Dinas Perhubungan Provinsi Papua, yang merupakan mitra OPD Komisi IV DPR Papua.

“Beberapa waktu lalu kami memang melihat terjadi pemalangan, karenanya DPR Papua mencoba untuk mediasi dan mempercepat proses pembayarannya. Dan kami turun  ke dermaga danau belakang Terminal  Tipe B Waena untuk mendengar secara lansung dari pihak pemilik hak ulayat dalam hal ini Ondoafi dan juga Dinas Perhubungan,” kata Beatrix usai peninjauan.

“Serta bagaimana langkah selanjutnya agar Terminal ini tidak lagi di palang sehingga dapat di fungsikan kembali,” sambungnya.

Terkait masalah pemalangan, kata Beatrix, berkaitan dengan pembayaran ganti rugi tanah untuk terminal, namun telah diselesaikan dan palang telah dibuka.  

Sementara, pembangunan dermaga, lanjut Beatrix Monim,  merupakam program dari Kementerian yaitu penyediaan Bus Air 2 unit, karenanya dermaga tersebut dibangun,” jelasnya.

Kepala Dinas Perhubungan Provinsi Papua, D. Wondanak Telenggen mengatakan, pihaknya menyambut baik selaku mitra Komisi IV DPR Papua.

“DPR menjakankan fungsi kontrol pengawasan untuk melihat pelaksanaan riil di lapangan, kami dari dinas  tidak keberatan dan menyambut baik hubungan kerjasama ini. Jadi sebagai mitra kami tidak keberatan untuk membantu DPR dalam hal ini Komisi IV DPR Papua,” ungkapnya.

Mengenai pembayaran hak ulayat, kata Wondanak, saat ini tengah dipersiapkan anggarannya.

“Total anggaran yang diminta itu sebesar Rp1 milyar lebih. Pos anggarannya sudah ada tapi saat ini kita dalam proses persiapan SPM untuk SPD lalu kita anggarkan,” jelasnya.

Diketahui, dalam kunjungan kerja tersebut, Herlin Beatrix Monim didampingi Anggota Komisi IV DPR Papua diantaranya, Mathea Mamoyau, Jansen Monim, Herman Yogobi, Apeniel Sani, Arnold Walilo, Alfred Anouw, Timotius Wakur dan Yotam Bilasi. (Tia)