Komisi IV DPR Papua Menilai Smelter di Jatim Melukai Hati Rakyat Papua

Anggota Komisi IV DPR Papua, Lairenzius Kadepa (foto Tiara).

Keterangan gambar : Anggota Komisi IV DPR Papua, Lairenzius Kadepa (foto Tiara).

JAYAPURA, Potret.co – Anggota Komisi I DPR Papua bidang Pemerintahan, Politik, Hukum dan HAM, Laurenzius Kadepa menilai pembangunan Smelter PT Freeport Indonesia yang berada di Kawasan Ekonomi Khusus di Gresik, Jawa Timur (Jatim) melukai hati rakyat Papua.

“Tentu sangat melukai hati rakyat Papua, khususnya 8.300 buruh mogok kerja atau moker PT Freeport Indonesia yang hingga kini belum jelas nasibnya yang masih menantikan keadilan,” ucap Kadepa, Kamis (14/10/2021).

Oleh karenanya, dia mendesak Presiden Jokowi dan managemen PT Freeport untuk segera memperhatikan nasib 8.300 karyawan moker yang sejak tahun 2017 hingga saat ini mencari keadilan.

“Kasihan mereka. Saat ini sesuai data yang ada, sudah ada ratusan orang yang meninggal dunia, karena mereka betul – betul menjadi korban akibat PHK sepihak itu,” ucap Kadepa.

Terlebih, penetapan Gresik, Jawa Timur menjadi pusat pembangunan Smelter PT Freeport yang bakal menyerap 40 ribu tenaga kerja, berbanding lurus dengan perjuangan buruh moker Freeport.

“Ii sangat menyedihkan jika dibandingkan dengan perjuangan buruh moker Freeport. Sebanyak 8.300 orang dan keluarga mereka dikorbankan, nanti mereka akan tambah sakit hati dengan adanya Smelter di Gresik,” ujar Kadepa.

Dia pun meminta pemerintah pusat dan managemen Freeport tidak menutup mata terhadap persoalan 8.300 buruh moker Freeport tersebut.

Menyoal kemungkinan direkrutnya 8.300 buruh moker Freeport di Smelter Gresik, Kadepa mengatakan, jika hal itu bisa ditinjau kembali, yang terpenting bekerja kembali di Freeport.

“Karena, ribuan buruh moker tersebut, tidak semua karyawan Freeport, ada yang dari perusahaan privatisasi, kontraktor dan sub kontraktor. Jadi, 8.300 buruh moker itu, harus ada keadilan dan ditegakkan, dan mereka dipekerjakan kembali. Jika mau dipindahkan ke Smelter atau kemana, itu terserah dari managemen Freeport,” ucapnya.

“Namun, Pak Jokowi sebagai kepala Negara, termasuk pemerintah daerah dan perangkatnya di sini, harus mendorong ini. Tapi, masalah Smelter Freeport ini kan masuk ranahnya pemerintah pusat, termasuk Pak Jokowi, karena ada saham 51 persen,” sambung Kadepa.

Tetapi secara pribadi sebagai Anggota DPR Papua, Kadepa mengerti atas kondisi yang dialami oleh 8.300 buruh moker Freeport.  Apalagi sejak tahun 2017, ia selalu mengawal perjuangan mereka untuk mendapatkan keadilan dan hak – hak mereka.

“Ini kesannya yang saya lihat, semua pada diam. Padahal, ribuan buruh ini sudah berkontribusi kepada managemen Freeport maupun Negara melalui pajak, karena yang di PHK itu, sudah puluhan tahun mengabdi dan sangat berpengalaman bekerja di Freeport maupun di kontraktor,” pungkasnya. (Tia)