Komisi III DPR Papua Ungkap Kesulitan Awasi Pelaksanaan Dana Otsus

Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy didampingi Wakil Ketua Komisi III, H. Kusmanto memimpin FGD tentang Dana Otsus

Keterangan gambar : Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy didampingi Wakil Ketua Komisi III, H. Kusmanto memimpin FGD tentang Dana Otsus. (Foto : Dok.DPR Papua)

JAYAPURA, Potret.co – Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H.Kusmanto mengatakan, masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan otonomi khusus (Otsus) Papua.

‘’Masih banyak kekurangan dalam pelaksanaannya. Kami pun kesulitan dalam pengawasan dana Otsus , seperti dokumen Anggaran Pendapatan Belanja Daerah (APBD) sulit dibedakan apakah bersumber dari dana alokasi khusus (DAK) atau dana alokasi umum (DAU),’’ ungkap Kusmanto kepada wartawan usai mengikuti Focus Group Discussion di Hotel Horison Jayapura, Jumat (4/8/2022).

Dia menambahkan, dana Otsus dalam APBD semestinya dilampirkan terpisah. Namun selama ini jadi dibuat jadi satu, sehingga Otsus tidak tampak, sehingga saat melakukan pengawasan pada masa reses, lebih mudah diketahui.

Wakil Ketua Komisi III DPR Papua, H Kusmanto, SH, MH mengatakan, jika dalam diskusi itu, yang berkembang adalah terkait dana Otonomi Khusus (Otsus), apakah sudah sesuai dengan tahapan yang sesuai peraturan perundang-undangan, misalnya sejak perencanaan, penganggaran sampai pada evaluasi.

‘’Banyak warga Papua menyoroti dana Otsus yang dikucurkan pemerintah pusat ke Provinsi Papua, yang tidak mereka merasakan dampaknya. Sebab, banyak  dari mereka tidak mengetahui dana tersebut,’’ ucapnya.

Kusmanto pun meminta, program yang menggunakan dana Otsus sebaiknya diberi label agar mudah diketahui publik, terlebih dana Otsus pada 2022 ini ditransfer langsung ke kabupaten dan kota, tidak lagi melalui provinsi.

‘’Provinsi dan kabupaten/kota juga perlu sinkron, sehingga tidak berjalan sendiri-sendiri,’’ ujarnya.

Sementara itu, FGD ini dipimpin langsung Ketua Komisi III DPR Papua, Benyamin Arisoy didampingi Wakil Ketua Komisi III, H. Kusmanto, Sekretaris Komisi III, Tan Wie Long dan sejumlah anggota Komisi III DPR Papua diantaranya, H. Junaedi Rahim, Yanni, Christina RI. Luluporo.

FGD digelar dalam rangka monitoring dan evaluasi Pengelolaan Dana Otonomi Khusus (Otsus) pada Provinsi Papua dan Papua Barat dengan melibatkan Pusat Kajian Ekonomi dan Keuangan Daerah Universitas Cenderawasih Jayapura. (Tia)