Komisi II DPR Papua Studi Banding ke Kaltim, Ini Tujuannya

Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF, Nikijuluw, SH, MH menyerahkan Cinderamata kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur

Keterangan gambar : Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF, Nikijuluw, SH, MH menyerahkan cinderamata kepada Kepala Dinas Kehutanan Provinsi Kalimantan Timur. (Foto : Istimewa)

JAYAPURA, Potret.co – Komisi II DPR Papua telah melakukan Studi Banding ke Samarinda, Kalimantan Timur dalam rangka mendukung kesiapan Provinsi Papua sebagai tuan rumah pelaksanaan Forum Hutan Dunia atau Gevernor Forest and Climate Tas Force (GCF TF) pada  2023 mendatang. 

Sebelumnya telah dilakukan pertemuan tahunan yang berlangsung di Manaus Brazil Maret lalu.  Dari pertemuan tersebut, Papua ditunjuk sebagai tuan rumah GCF TF tahun 2023 dengan alasan Indonesia memiliki hutan yang menjadi paru-paru dunia.

Ketua Komisi II DPR Papua, Mega MF Nikijuluw, SH  menjelaskan bahwa memilih Kalimantan Timur sebagai wilayah studi banding lantaran provinsi tersebut seperti Papua memiliki hutan yang luas.

‘’Kedua daerah tersebut sama-sama memiliki hutan tropis yang sangat luas, dimana Kalimantan Timur memiliki hutan seluas 40 juta hektar lebih, dan Papua memiliki hutan seluas 35 juta hektar lebih,’’ jelas Mega, Selasa (31/5/2022).

Selain sebagai pembanding, Komisi II DPR Papua juga menanyakan perihal regulasi yang telah dibuat di Kalimantan Timur tentang pengelolaan hutan.

‘’Sebab, jika berbicara tentang hutan, tentu berbicara masalah hak ulayat masyarakat adat, sehingga kita tahu bahwa di Papua masih susah untuk regulasi atau perda tentang hak masyarakat adat untuk pengambilan kayu di hutan, belum ada atau belum diterbitkan, sedangkan di Kalimantan Timur sudah memiliki dua perda pengelolaan hutan, termasuk masyarakat hukum adat,” ungkap Mega.

Ditambahkan, Komisi II DPR Papua juga ingin mengetahui cara pengelolaan hutan dan dampaknya terhadap masyarakat, selain dari tambang batu bara di Kalimantan Timur.

‘’Pemprov Kalimantan Timur menyampaikan bahwa Papua bisa melarang keluarnya kayu gelondongan.  Sementara di Kalimantan Timur kayu gelondongan masih bisa keluar dari daerah tersebut,’’ ujarnya.

Menurut Mega, Pemprov Kalimantan Timur sudah melakukan pemetaan terhadap wilayah adat, sehingga mereka saling menjaga hutan satu dengan lainnya.  

‘’Belajar dari itu semua, kami berharap Papua juga bisa melakukan hal serupa, terlebih hutan di Indonesia sudah ditetapkan menjadi paru-paru dunia, sehingga harus dijaga dengan baik, termasuk hutan di Papua,’’ ucap Mega.

Dia juga berharap Pemerintah Pusat  harus melihat yang dibutuhkan oleh Pemprov Papua dalam pengelolaan dan pelestarian hutan di Bumi Cenderawasih.

“Biarlah masyarakat sendiri yang mengelola hasil hutannya, baik kayu maupun non kayu yang sangat banyak. Kita di sini UPT Kehutanan jumlahnya baru beberapa saja, sedangkan di Kalimantan Timur sudah 20 UPTD, sehingga kita berpikir sama, namun masih kalah jauh dari mereka, termasuk dari regulasinya,” jelasnya.

Selain itu, kata Mega, Pemprov Kalimantan Timur banyak menerbitkan perizinan kepada perusahaan dalam pengelolaan kehutanan, sedangkan di Papua sedikit kesulitan dalam perizinan di sektor kehutanan.

‘’Sebab untuk perizinan pengelolaan hutan adat melalui Norma Standar Prosedur dan Kriteria (NSPK), namun hingga kini tidak diberikan oleh Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan RI. Padahal, itu yang sangat diharapkan. Kalau bisa itu yang diturunkan, agar masyarakat bisa memanfaatkan hasil hutan di Papua,” ujarnya.

Diapun mengungkapkan bahwa alasan Komisi II DPR Papua melakukan studi banding ke Kalimantan Timur dalam upaya untuk melindungi hutan dan pemanfaatan hutan untuk masyarakat, termasuk regulasi baru untuk pengelolaan hutan agar dapat menjadi payung hukum bagi masyarakat dalam pengelolaan hutan di Papua ke depan. 

“Jadi, kami pun mau ikut mensukseskan Papua ditetapkan sebagai paru-paru dunia dan mensukseskan persiapan Papua sebagai Tuan Rumah GCF TF tahun 2023,” tegasnya. (Tia)