Komisi I DPR Papua Minta Ketua Umum 9 Parpol Segera Memutuskan Cawagub Papua

Yonas Nussy

JAYAPURA, Potret.co – Anggota Komisi I DPR Papua yang membidangi Pemerintahan,  Politik,  Hukum dan HAM,  Yonas Alfons Nussy meminta kepada Ketua Umum dari 9 partai politik segera mengambil keputusan untuk menentukan dua nama Calon Wakil Gubernur (Cawagub) Papua.

Pasalnya,  hingga saat ini belum ada dua nama Calon Wakil Gubernur Papua yang ditentukan oleh Ketua Umum 9 partai politik yang tergabung dalam Koalisi Papua Bangkit Jilid II,  sebagai pengganti mendiang Klemen Tinal.

“Mereka harus segera ambil keputusan, jangan berpolemik, bilang ini yang bisa, sini yang bisa, ya kalau masing-masing mempertahankan prinsip seperti ini, berarti masing-masing mempertahankan status quo dan tidak berbesar hati untuk saling mengakui,” tegas Yonas Nussy, di ruang kerjanya,  Jumat (24/9/2021).

Untuk itu, tandas Yonas Nussy, terkait kekosongan jabatan Wagub Papua, maka yang harus segera mengambil sikap keputusan adalah partai politik nasional.

Bahkan, kata Nussy,  jika 9 partai politik nasional ini saling menggantung pada partai politik yang lain, lalu melempar tanggungjawab, ini sama saja tidak berpihak kepada rakyat Papua.

“Kalau memang  sayang dan peduli kepada rakyat Papua, segera partai politik bersepakat mengambil keputusan untuk bisa mengeluarkan dua nama Cawagub Papua dan segera diserahkan kepada Gubernur untuk kemudian diserahkan ke DPR Papua yang selanjutnya dilakukan pemilihan,” tandas Nussy.

Menurutnya,  jika ini sampai berlarut – larut, berarti partai politik ini tidak memberikan tanggungjawabnya sebagaimana mestinya untuk melindungi rakyat yang adalah pemilih partai masing-masing.

Namun,  sebagai utusan adat di DPR Papua, maka Yonas Nussy menyarankan kepada ketua umum 9 partai politik dalam Koalisi Papua Bangkit Jilid II agar jika tidak voting, maka dapat membuat konsensus bersama untuk seluruhnya dimasukkan ke DPR Papua.

“Jadi, jika tidak mengikuti Undang – undang yang ada, maka kita lakukan konsensus bersama untuk memastikan ini berjalan dengan baik. Kepentingan saya, kepentingan rakyat, bagaimana kita punya Wakil Gubernur secepatnya untuk membantu Gubernur dalam menyelesaikan visi misi yang diamanatkan oleh pemimpin kita untuk selamatkan rakyat,” ujar Yonas.

“Sebab  kalau berlama – lama partai politik mengambil keputusan, saya merasa bahwa partai politik ini tidak sayang dengan rakyat Papua,” sambungnya.

Dia berharap, partai politik yang ada di tingkat pusat, dapat melihat hal ini dengan pikiran yang baik, mengedepankan rakyat Papua dan menyelamatkan pembangunan Papua dengan mengisi kekosongan Wagub Papua, karena itu bagian dari mengawal stabilitas Negara dalam pembangunan nasional.

“Tapi jika hal ini berlarut – larut dan terkesan saling mempertahankan status quonya, berarti saya menganggap partai politik tidak sayang rakyat Papua, membuat status quo sehingga membuat situasi menjadi keruh,” ucapnya.

Dia juga berharap agar tidak saling mengklaim, karena semua adalah pemimpin anak bangsa yang sudah siap.

Persoalan penentuan Cawagub, kata Yonas, bukan ada di tingkat DPR Papua, tetapi di tingkat partai politik nasional.

“Jadi, jangan sampai muncul dikotomi atau pembagian dua kelompok yang saling bertentangan lagi persoalan Cawagub dan jangan mengkotak – kotakkan, tapi ini semua anak bangsa yang siap memimpin,” ujarnya. (Tia)