Klarifikasi RS Provita Jayapura di Kasus Surat PCR Palsu

Direktur RS Provita, drg. Fansca Titaheluw didampingi Kuasa Hukum RS Provita, B. Wahyu H. Wibowo, SH, MH

Pasca 2  Pegawainya Diringkus Polisi

KOTA JAYAPURA, Potret.co – Rumah Sakit Provita Jayapura buka suara terkait kasus dugaan pembuatan dokumen keterangan kesehatan hasil tes PCR palsu. Dalam kasus ini, polisi sudah menangkap dua orang oknum pegawai laboratorium di RS Provita berinisial WK (30) dan DG (23) yang diduga sebagai pembuat surat PCR palsu.

Selain menangkap dua orang oknum pegawai laboratorium RS Provita, polisi juga menangkap seorang perempuan oknum ASN Pemkot Jayapura berinisial MA (36) dan satu orang pria berinisial AH (29) yang berprofesi sebagai sopir rental di Bandara Sentani.

Direktur RS Provita Jayapura, drg. Fansca Titaheluw menegaskan, pihaknya memastikan perketat prosedur pengurusan surat Polymerase Chain Reaction atau PCR  pasca dibekuknya dua oknum pegawai laboratorium rumah sakit tersebut oleh Satreskrim Polres Jayapura yang diduga terlibat dalam pembuatan surat PCR palsu yang terjadi akhir Juli lalu, yang berhasil diungkap ke publik pada pada Agustus ini.

“Kami pastikan lebih perketat lagi untuk prosedur pengurusan PCR di rumah sakit Provita,” kata Fansca didampingi Kuasa Hukum RS Provita Jayapura, B. Wahyu H. Wibowo saat memberikan keterangan pers di Kota Jayapura, Selasa (24/8/2021).

“Yang paling penting disini adalah bukan instansi, tetapi yang dilaksanakan betul-betul personal pegawai (oknum). Hal ini kita lakukan penyisiran kepada seluruh tim dari laboratorium dan dua orang ini adalah hasil dari penyelidikan dari pihak polisi,” sambungnya.

Dikatakan, pihaknya memperbaiki pelayanan, mulai dari awal pendaftaran hingga antrian, terlebih dilakukan secara online, diharapkan dapat mencegah kejadian serupa terulang.

“Sebelum data dikeluarkan atasan, harus divalidasi oleh dokter spesialis Patologi Klinis atau PK. Jadi hasil yang dikeluarkan, harus ada paraf atau koordinasi dari penangungjawab. Saya sudah tegaskan diperketat harus tanda tangan basah, baru dikeluarkan, kita bisa klarifikasi langsung ke dokternya, benar atau tidak,” ucapnya.

Dengan demikian, kata Fansca, jika ada yang ingin mendaftar untuk tes PCR, maka bisa ketahuan, apakah dia mendaftar via online dan ada bukti transaksi atau tidak. Sehingga proses pengecekan kembali dapat memudahkan dan meminalisir hal-hal yang merugikan RS Provita.

“Jadi dengan adanya berita ini (penangkapan dua orang oknum pegawai laboratorium pembuat PCR palsu di RS Provita), itu membuat nama RS Provita menjadi merah. Kami mencoba melalui kesempatan ini menjelaskan dan mengembalikan trust (kepercayaan) masyarakat,” sambungnya.

Mengingat dengan adanya berita ini, ujar Fansca, dapat membuat opini masyarakat terhadap RS Provita menjadi kurang baik. “Bisa saja orang berpikir jangan-jangan saya periksa di Provita, sebenarnya hasil negative, tapi di-positif-kan. Sehingga mungkin ini jadi perhatian bagi kita untuk lebih baik lagi kedepan,” paparnya.

Sementara itu, Kuasa Hukum RS Provita, B. Wahyu H. Wibowo mengungkapkan bahwa dalam keterangan pers yang disampaikan oleh Kapolres Jayapura, didalamnya terdapat dua tenaga kesehatan yang berasal dari RS Provita.

“Kami mendapat informasi dari pihak Kepolisian ada lima bukti surat PCR yang menggunakan logo dari RS Provita, jadi bukan satu, tapi setelah diklarifikasi, yang identik dengan surat yang dikeluarkan oleh RS Provita, itu hanya satu,” ujarnya.

“Kemudian, pihak kepolisian mengklarifikasi, apakah benar tanda tangan yang dikeluarkan yang dilakukan atau dibubuhkan itu adalah benar-benar dari dokter yang membubuhkan tanda tangan,” sambung Wahyu.

Tanda tangan yang dibubuhkan untuk surat hasil swab, kata Wahyu, memang dari rumah sakit, namun tidak menggunakan tanda tangan basah, tetapi menggunakan cap atau stemple.

“Per hari mengeluarkan 100 lembar surat, sehingga menyita kesibukan dokter yang bersangkutan, maka dibuatlah tandatangan dengan menggunakan cap dan dokter yang bersangkutan sudah diambil data oleh penyidik,” jelasnya.

Dari alat bukti yang ditujukan kepada pihaknya pada 29 Juli lalu, dari 5 surat hanya satu surat yang dijadikan alat bukti, sedangkan 4 surat lainnya, warna dan cap berbeda, sehingga ada unsur kebenaran yang dikeluarkan oleh RS Provita.

Untuk status karyawan, masih tetap dengan mengacu kepada Undang – Undang tenaga kerja. Wahyu mengatakan, pihak RS Provita Jayapura menghargai proses hukum karena azas praduga tak bersalah, masih menunggu hasill.

Dirinya menegaskan bahwa akan mendampingi saksi-saksi dari RS Provita termasuk WK (30) dan DG (23) ketika dilakukan pemeriksaan lantaran telah mendapat mandat dari rumah sakit tersebut.

“Tetap saat yang bersangkutan dinaikan status menjadi tersangka, maka kami menyerahkan sepenuhnya kepada yang bersangkutan untuk silahkan menggunakan penasehat hukum, penyidik menyematkan pasal 263 KUHP dengan ancaman penjara diatas 5 tahun,” ucapnya. (Irf)