Klarifikasi Penjabat Walikota Jayapura Terkait Pemberitaan Dukung Otsus

Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey saat menggelar konferensi pers, Kamis 9 Juni 2022.

Keterangan gambar : Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey saat menggelar konferensi pers, Kamis 9 Juni 2022. (Foto : Syahriah)

JAYAPURA, Potret.co – Penjabat Walikota Jayapura, Frans Pekey memberikan klarifikasinya terkait pemberitaan di salah satu media online yang menyebutkan dirinya akan memberikan satu unit mobil kepada masing – masing ondoafi apabila mendukung Otonomi khusus atau Otsus.

‘’Judul dan isi berita tersebut tidak selaras, seolah-olah para ondoafi akan mendapatkan mobil dari saya apabila mendukung Otsus, padahal pemberian kendaraan operasional untuk penguatan kelembagaan adat telah diatur dalam Undang-Undang Otsus Nomor 2 Tahun 2021,’’ jelas Frans dalam konferensi pers di Kantor Walikota Jayapura, Kamis (9/6/2022).

Frans mengatakan, imbas dari pemberitaan tersebut dirinya mendapatkan perlakuan yang kurang menyenangkan dari sekelompok orang saat menggelar ibadah dan syukuran bersama Forkopimda dan masyarakat Kota Jayapura, di auditorium Uncen Jayapura, Rabu (8/6/2022).

‘’Peristiwa tersebut diluar dugaan saya, tidak pernah dipikirkan apalagi direncanakan, karena acara kita ibadah dan syukuran,’’ ucapnya.

Frans mengatakan, tidak memberikan respon apapun terhadap situasi yang dialaminya dalam acara tersebut lantaran posisinya saat ini adalah Penjabat Walikota Jayapura untuk melindungi dan mengayomi warga masyarakat yang ada di Kota Jayapura.

‘’Tugas saya untuk melindungi semua kelompok, tidak hanya satu kelompok, termasuk masyarakat dari suku saya sendiri. Komitmennya sudah jelas Walikota Jayapura milik masyarakat Kota Jayapura,’’ ujar Frans.

Frans menyampaikan bahwa hingga saat ini Kota Jayapura berada di wilayah Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI), dan sebagai kepala daerah, dirinya wajib mematuhi peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Dia menjelaskan bahwa Negara Republik Indonesia telah menetapkan Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua, sehingga tidak lagi membahas menerima atau menolak, namun lebih kepada implementasi.

‘’Yang harus kita lakukan adalah mengawasi implementasi undang-undang tersebut baik dalam bentuk program atau kebijakan di bidang pendidikan, kesehatan, ekonomi, infrastruktur dan lainnya,’’ kata Frans.

Frans pun meminta media massa memberitakan jalannya roda pemerintahan, kegiatan pembangunan di Kota Jayapura sebagai barometer dan sebagai ibukota Provinsi Papua yang memiliki posisi strategis. (Ari)