Ketua LMA Papua Minta Insiden Pembakaran Rumah di Sentani Diselesaikan Secara Adat

Tampak rumah, ruko dan Mapolsek Kawasan Bandara Sentani dibakar oleh belasan orang Senin malam.

KABUPATEN JAYAPURA, Potret.co – Ketua Lembaga Masyarakat Adat (LMA) Papua, Lenis Kogoya meminta penyelesaian kasus pembakaran rumah pribadi dan beberapa rumah toko atau ruko oleh Ondofolo Kampung Sereh Yanto Khomlay Eluay diselesaikan secara adat.

“Atas nama adat, saya meminta kepada bapak Kapolda Papua dan jajarannya agar tidak melakukan proses hukum terhadap Ondofolo Yanto Eluay. Kembalikan persoalan ini kepada kami adat Papua, untuk menyelesaikannya di para-para adat,” ucap Lenis Kogoya dalam keterangan tertulis, Minggu (12/9/2021) malam.

Kasus pembakaran sejumlah rumah dan ruko milik warga di seputaran area Bandara Sentani, Kabupaten Jayapura yang mengakibatkan Mapolsek Kawasan Bandara Sentani ikut terbakar beberapa waktu lalu tengah didalami dan diproses hukum oleh pihak berwajib.

Ondofolo Kampung Sereh Yanto Khomlay Eluay disebut-sebut sebagai dalang atas insiden tersebut dan tengah diperiksa serta sudah ditahan oleh Kepolisian Resor Jayapura.

“Saya memastikan, bahwa adat siap bertanggungjawab atas segala kerugian yang terjadi,” ujarnya.

Lenis menilai kasus tersebut adalah murni kesalahpahaman antara Ondofolo dan masyarakat adatnya. Oleh sebab itu, masalah ini harus diselesaikan dulu d iatas para-para adat. 

Jka dilihat dari kronologisnya, kata Lenis, tujuan pemerintah itu baik dan tujuan Ondofolo juga baik untuk kepentingan masyarakat banyak guna menyukseskan pelaksanaan PON XX 2021 Papua.

Sehingga, dibenarkan bahwa Ondofolo Yanto Eluay melaksanakan perintah pemerintah untuk kepentingan umum.

Disisi lain, seorang Ondofolo adalah orang yang secara struktur adat sangat sakral dihargai, bahkan keputusan yang diambil itu semata-mata untuk menjaga marwah dan harga diri seorang pimpinan adat turun temurun.

Untuk itu, Lenis berharap, pimpinan daerah Kabupaten Jayapura dalam hal ini Bupati Jayapura agar tak tinggal diam, segera koordinasi ke pihak adat untuk mencari solusi.

“Pemerintah punya kewajiban bertanggungjawab ganti rugi segala harta benda yang rusak, karena kasus ini bermula dari perintah bupati untuk membuat panggung atau stand di areal lapangan makam Theys Eluay, dalam rangka menyukseskan PON XX Papua pada Oktober mendatang,” ujarnya.

Menurut Lenis, dari insiden itu hendaknya kita mengambil hikmah dan menjadi pelajaran berharga bagi pemerintah, adat dan masyarakat, untuk terus berkoordinasi dan komunikasi dengan baik, sehingga kedepan insiden serupa tidak terjadi lagi.

“Kalau kita lihat sisi baiknya dulu, tujuan bapak Bupati Jayapura untuk meminta izin memakai lapangan makam Theys Eluay untuk mendirikan panggung dan stand atau pondok-pondok jualan dalam rangka mendukung pelaksanaan PON  dalam acara Gebyar PON XX di Sub PB PON XX Klaster Kabupaten Jayapura, menurut saya itu hal positif,” jelasnya.

Disisi lain, kata Lenis Kogoya, pikiran Ondofolo juga baik, mendukung pemerintah untuk sesuatu yang positif bagi kepentingan umum. Berikutnya adalah kepentingan masyarakat adat jangan diabaikan.

“Ondoafi, Ondofolo, kepala-kepala suku harus dihargai, dihormati dan dilibatkan dalam kepentingan agenda Negara yaitu PON XX Papua, kemudian masyarakat adat pemilik hak ulayat yang mendiami kampung dusun dan hutan juga harus dilibatkan, jangan mereka nantinya menjadi penonton disaat PON XX berlangsung,” kata Lenis.

Lenis Kogoya yang juga Tenaga Ahli Kantor Staf Presiden (KSP) ini mengatakan bahwa pekan depan akan turun ke Papua yaitu di Kabupaten Jayapura untuk melakukan mediasi agar proses penyelesaian masalah tersebut teratasi dengan baik.

Diberitakan sebelumnya, Peristiwa pembakaran rumah, 9 unit ruko dan Mapolsek Kawasan Bandara Sentani oleh kelompok warga atas perintah YE (49) terjadi Senin (6/9/2021) sekitar pukul 23.00 WIT.  (Irf/Red)