Ketua DPR Papua : Ada Perbedaan Persepsi Raperdasus Kampung Adat

07b2fdb9-0dad-454d-94ee-a9813efa8ca2

JAYAPURA, Potret.co – Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, sidang atau rapat paripurna DPR Papua dengan agenda membahas raperdasi/raperdasus non APBD yang telah dibuka pada Selasa, 13 September 2021  ditunda lantaran pihaknya terlebih dahulu meminta pertimbangan kepada Majelis Rakyat Papua atau MRP ketika Raperdasus diajukan.

Sebab, hal itu sesuai dengan aturan, dimana MRP akan melakukan pertimbangan selama 14 hari, sehingga jadwal sidang untuk non APBD itu akan digelar sambil menunggu hasil pertimbangan MRP diserahkan kepada DPR Papua.

Namun, Raperdasus tentang Kampung Adat yang diajukan oleh eksekutif, kata Jhonny, ada perbedaan persepsi yakni ada yang menyebutkan bahwa itu menjadi Raperdasi dan ada juga yang menyebutkan sebagai Raperdasus.

“Karenanya, DPR Papua masih memberikan waktu kepada Bapemperda DPR Papua dan Biro Hukum Setda Papua untuk memastikan, apakah itu menjadi Raperdasi atau Raperdasus,” jelas Jhonny, Selasa (14/9/2021).

“Tapi kalau itu final menjadi Raperdasus, maka pimpinan dewan akan menyurat kepada MRP untuk meminta pertimbangan,” sambungnya.

Sebelumnya, DPR Papua telah membuka rapat paripurna untuk membahas 4 Raperda yakni 3 Raperdasi dan 1 raperdasus.

Ketiga Raperdasi itu adalah, Raperdasi tentang Penyelamatan dan Pengelolaan Danau di Provinsi Papua, Raperdasi tentang Perubahan atas Perdasi Nomor 8 Tahun 2010 tentang Pencegahan dan Penanggulangan HIV/AIDS dan Raperdasi tentang Perubahan Kedua atas Perdasi Nomor 5 Tahun 2018 tentang Penyelenggaraan PON XX Tahun 2021 di Provinsi Papua.  Sedangkan, satu Raperdasus yakni tentang Kampung Adat. (Tia)