Kepesertaan JKN – KIS di Kabupaten Mimika Capai 96,52 Persen

Pelayanan di BPJS Kesehatan Cabang Jayapura.

Keterangan gambar : Warga Papua saat mendapat pelayanan di BPJS Kesehatan Cabang Jayapura. (Foto : Syahriah)

JAYAPURA, Potret.co – Badan Penyelenggara Jaminan Sosial (BPJS) Kesehatan Cabang Jayapura mencatat kepesertaan program Jaminan Kesehatan Nasional – Kartu Indonesia Sehat (JKN – KIS) telah mencapai 96,52 persen dari total jumlah penduduk Kabupaten Mimika sebanyak 311.731 jiwa.

“Yang sudah terdaftar program JKN – KIS sebanyak 300.871 jiwa. Sementara, dari segmen peserta penerima bantuan iuran pemerintah sebanyak 24.000 jiwa, dan cakupannya menjadi semesta atau Universal Health Coverage atau UHC adalah minimal 95 persen,” kata Djamal.

“Ini tertuang dalam Perpres Nomor 64 Tahun 2020 dan Permendagri Nomor 64 Tahun 2017 tentang Pedoman Penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah. Dalam peraturan tersebut disebutkan Pemerintah Daerah Wajib Untuk Mengintegrasikan dalam rangka UHC,” jelas Djamal usai memberikan penghargaan kepada Kepala Kejari Mimika, di Kantor BPJS Kesehatan Cabang Jayapura, Kamis (25/11/2021).

Diberitakan sebelumnya, Direktur Perluasan dan Pelayanan BPJS Kesehatan, David Bangun mengungkapkan, Universal Health Coverage atau UHC sangat berdampak baik bagi masyarakat lantaran memberikan manfaat.

David menyebut, fokus UHC menurut World Bank adalah proporsi populasi yang dapat mengakses pelayanan kesehatan esensial yang berkualitas, proporsi penduduk yang menghabiskan pendapatan rumah tangga untuk pelayanan kesehatan dan keadilan terhadap akses pelayanan dan akses pendanaan.

“Bagaimana di Indonesia sendiri?, memperhatikan UHC secara global, maka Pemerintah Indonesia telah mencanangkan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Nasional atau RPJMN 2020-2024 menjadi suatu strategi terkait perlindungan sosial dan kesehatan. Jadi pemerintah telah menetapkan sasarannya,” jelas David dalam kegiatan Media Workshop BPJS Kesehatan secara virtual, Jumat (29/10/2021).

Dia menambahkan bahwa pemerintah telah menargetkan 98 persen penduduk Indonesia dengan kisaran 275 juta jiwa mendapatkan perlindungan sosial atau sekitar 112,9 juta jiwa yang menjadi penerima bantuan iuran atau PBI.

Direktur Perluasan dan Pelayanan Peserta BPJS Kesehatan, David Bangun saat memaparkan upaya dan tantangan mencapai UHC dalam kegiatan Media Workshop virtual, Jumat (29/10/2021). (Foto : Tangkapan layar)

“Kalau kita lihat di Indonesia, RPJMN sudah jelas mengarah ke pencapaian UHC. Artinya, masyarakat miskin dan tidak mampu dalam RPJMN 2024 telah mendapatkan perlindungan sosial,” kata David.

Meski begitu, kata David, melihat kondisi saat ini, tantangan masih berat kedepan untuk mencapai angka tersebut lantaran beberapa kendala dari semua segmen yakni PBPU, PU Swasta, PPU PN, PBI dan segmen PD Pemda.

“Tantangan terbesar dari segmen Pekerja Bukan Penerima Upah atau PBPU (mandiri) adalah kemampuan membayar (Ability to pay dan Willingness to pay). Jadi mereka adalah masyarakat yang tidak memenuhi syarat sebagai masyarakat miskin atau tidak mampu, tetapi kita perhatikan sektor informal ini belum ada angka iuran kelas tiga di sistem JKN BPJS Kesehatan, mungkin mereka memiliki asuransi kelas menengah ke atas sehingga enggan untuk mendaftar,” jelasnya.

Tantangan lainnya, kata David, di segmen Pekerja Penerima Upah atau PPU Swasta. Sejak adanya pandemi Covid-19, pemutusan hubungan kerja atau PHK meningkat. Secara total 70 juta peserta BPJS Kesehatan tidak  bekerja lagi.

“Selain itu, di segmen tersebut, banyak pekerja dari badan usaha kecil dan mikro dengan upah dibawah UMK atau UMP, akibatnya kemampuan membayar iuran masih terbatas, baik itu pekerja maupun pemberi kerja,” kata David.

“Sementara, segmen Pekerja Penerima Upah Pegawai Negeri atau PPU PN dan PBI dan segmen PD Pemda, kami menilai sudah sangat baik saat ini mendukung program JKN, tetapi kami melihat ada peluang bahwa segmen dari Pemda yang saat ini berjumlah 37 juta jiwa yang didaftarkan, bisa didorong untuk mensupport segmen mandiri maupun swasta mikro, bagaimana kita mensinergikan untuk menolong segmen tersebut sebagian dari iuran,” sambung David.

David mengatakan, lima fokus utama BPJS Kesehatan tahun 2021, yakni pertama peningkatan mutu layanan, kedua, olekting iuran, ketiga, strategic purchasing, keempat peningkatan kapabilitas badan, dan kelima kontribusi dalam penanganan Covid-19. (Ari)