Guru SMA/SMK di Kepulauan Yapen dan Waropen Tolak Dikembalikan ke Kabupaten

Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa

Keterangan gambar : Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE didampingi beberapa Anggota Komisi V DPR Papua, diantaranya Natan Pahabol, Hengky Bayage dan Piter Kwano  saat menerima aspirasi dari para Guru SMA/SMK dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, usai RDP di Ruang Banggar DPR Papua, Senin 23 Mei 2022. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – Komisi V DPR Papua bidang Pendidikan dan Kesehatan menerima aspirasi dari sejumlah  perwakilan guru atau tenaga pendidik di tingkat SMA/SMK yang ada di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, terkait penolakan para guru SMA/SMK untuk dialihkan kembali ke Kabupaten/Kota.

Sebelum menerima aspirasi tersebut, terlebih dahulu dilakukan Rapat Dengar Pendapat atau RDP bersama para guru atau tenaga pendidik di tingkat SMA/SMK di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen, yang dipimpin langsung oleh Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa didampingi beberapa Anggota Komisi V DPR Papua, diantaranya Natan  Pahabol, Hengky Bayage dan Pieter Kwano serta staf ahli Komisi V yang berlangsung di ruang Banggar DPR Papua, Senin (23/5/2022).

Alasan para guru atau tenaga pendidik ini menolak untuk dikembaikan ke kabupaten lantaran sejak kewenangan SMA/SMK dialihkan dari kabupaten/kota ke Provinsi Papua pada tahun 2018 lalu, para guru dan tenaga pendidik ini merasakan kesejahteraan dan pelayanan yang lebih baik.

Sebab, dari hasil survey yang dilakukan, para guru SMA/SMK di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen itu lebih memilih agar mereka tetap berada di bawah Dinas Pendidikan Perpustakaan dan Arsip Daerah Provinsi Papua dibanding harus berada lagi dibawah Dinas Pendidikan yang ada di kabupaten/kota.

“Kesimpulannya, dari hasil survey itu, kami ingin tetap ada di provinsi, apalagi lahirnya Undang – Undang Nomor 2 Tahun 2021 tentang Perubahan Kedua atas UU Nomor 21 Tahun 2001 tentang Otonomi Khusus bagi Provinsi Papua dan PP Nomor 106 Tahun 2021 tentang Kewenangan dan Kelembagaan Pelaksanaan Kebijakan Otonomi Khusus Provinsi Papua, yang sampai hari ini masih diperdebatkan di Mahkamah Konstitusi. MRP sedang berjuang karena dianggap menimbulkan dampak luar biasa bagi Orang Asli Papua,” kata Juru Bicara Forum Guru Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen Phipilus Wairara, MPd.

Para guru SMA/SMK, kata Philipus, merasa bingung mau berlindung di payung hukum yang mana sejak ditetapkannya undang-undang tersebut.

“Sehingga itu yang membuat kami tidak konsen mengajar karena terkait dengan pengalihan kembali guru SMA/SMK dari provinsi ke kabupaten/kota. Ya, memang tidak secara spesifik peralihan guru SMA/SMK itu tertuang di dalam UU Otsus, namun dalam PP 106 mengatur soal penganggarannya pendidikan ada di kabupaten/kota,” jelas Philipus.

“Kami minta bantuan Komisi V DPR Papua untuk memperjuangkan nasib para guru SMA/SMK ini, dengan mencari solusinya. Mungkin melalui Perdasi atau Pergub yang mengatur, agar guru SMA/SMK tetap di provinsi,” sambungnya.

Diakuinya, pasca keluarnya UU Nomor 2 Tahun 2021 tentang Otsus dan turunnya PP 106, dimana guru SMA/SMK dikembalikan dari provinsi ke kabupaten/kota, pihaknya melakukan survey kepada 282 guru SMA/SMK dan 81 tenaga kependidikan yang ASN di Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen,

“Dari survey itulah, kami dapat melihat dampak positif dan negatif ketika kami ada di kabupaten/kota dan ketika kami di provinsi. Bahkan, dari angket itu, kemudian lahir beberapa pokok pikiran, yang pertama lahirnya UU Otsus dan PP 106 dia bertentangan dengan UU 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah, bahwa kami tenaga pendidik dan kependidikan di Provinsi Papua pada tahun 2018 dialihkan ke Provinsi Papua,’’ jelasnya.

Ketua Komisi V DPR Papua, Timiles Yikwa, SE mengaku jika pihaknya telah menerima aspirasi dari para guru SMA/SMK dari Kabupaten Kepulauan Yapen dan Waropen.

“Kami akan lanjutkan aspirasi perwakilan guru SMA/SMK dari wilayah Saireri ini ke pimpinan DPR Papua untuk diteruskan ke pemerintah pusat. Aspirasi serupa juga telah disampaikan para guru SMA/SMK dari wilayah Meepago, Laapago dan Mamta. Aspirasinya sama, mereka menolak dialihkan ke kabupaten/kota,” ujar Timiles Yikwa.

Timiles mengaku setuju dengan aspirasi para guru tersebut dalam rangka meningkatkan mutu pendidikan di Papua sejak kewenangan SMA/SMK itu dialihkan ke provinsi. Terlebih tingkat kesejahteraan guru SMA/SMK jauh lebih baik dibandingkan saat mereka masih berada di kabupaten/kota. (Tia)