Gelar Bimtek, Ketua DPR Papua : Agar Kinerja Dewan Lebih Baik

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw didampingi Wakil Ketua II DPR Papua, Edoardus Kaize saat membuka dengan resmi kegiatan Bimtek, Jumat. Foto Tiara.

JAYAPURA, Potret.co – Untuk meningkatkan kapasitas dewan, DPR Papua menggelar bimbingan teknik (Bimtek) untuk pimpinan dan para anggota dewan, yang dibuka dengan resmi oleh Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw, SE dan ditandai dengan pemukulan Tifa, yang berlangsung di Suni Hotel & Convention, Kota Jayapura, 3  –  5 September 2021.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, jika Bimtek itu dilakukan dalam rangka untuk peningkatan kapasitas bagi anggota DPR Papua.

“Peningkatan kapasitas, tentunya kita berpegang pada regulasi dan aturan – aturan yang ada. Kita dibekali agar dalam pelaksanaan tugas dan fungsi kedewanan, kita berpegang pada aturan. Tapi kita perlu penguatan agar dalam melaksanakan fungsi kedewanan, DPR Papua melakukan dengan baik sehingga kinerja dewan bisa lebih baik,” kata Jhony Banua Rouw disela-sela kegiatan Bimtek.

Namun diakui, bahwa kinerja dewan tidak bisa maksimal lantaran dengan adanya regulasi – regulasi yang sangat susah untuk dilaksanakan di Papua.

Dikatakan, jika di Papua ada UU Otsus dan dana Otsus, harusnya dalam sistem regulasi penggunaan dan pertanggungjawaban Otsus disesuaikan dengan di Papua, dan tidak mengacu seluruhnya pada regulasi yang berlaku secara nasional, karena sulit.

“Apalagi kita tahu di Papua aksesnya agak susah, banyak yang harus menggunakan pesawat, anggota tidak bisa carter pesawat, jadi tetap naik pesawat regular yang belum tentu satu minggu sekali atau sebulan 2 kali,” ucapnya.

Untuk itu, dia meminta pemerintah pusat agar dalam sistem pertanggungjawaban di Papua memiliki regulasi yang berbeda dengan yang lain.

Belum lagi  ungkap Jhony Banua Rouw,  anggota dewan menghadapi adanya bantuan untuk biaya sekolah, biaya kuliah dan bantuan lainnya, padahal dalam kedewanan tidak ada anggaran untuk itu.  

“Hal – hal ini perlu dan kita beri apresiasi kepada BPK RI yang melihat dengan jeli apa yang sesungguhnya terjadi di Papua. Telah disampaikan oleh BPK Ri bahwa sebaiknya ada regulasi yang berbeda, bukan mau mencari kemudahan atau keuntungan, tapi ini sistem pertanggungjawaban yang baik dan benar,” kata Jhony Banua Rouw.

Dia mencontohkan jika belanja di kampung, tidak menggunakan nota dan stempel, namun hanya diberikan catatan dari kertas saja, dan itu tidak bisa menjadi bukti.

Oleh karena itu, dia berharap BPK bisa memberikan masukan kepada pemerintah pusat terkait dengan kondisi yang dihadapi DPR Papua, sehingga kinerja dewan bisa lebih maksimal melayani rakyat, tidak dibebani dengan pertanggungjawaban yang rumit.

“Contoh dalam penyerahan bantuan, dimana kita diminta harus ada staf PNS yang ikut bersama kita ketika ada kegiatan. Ya, kita senang, namun pertanyaannya apakah kita lebih banyak menghabiskan uang rakyat jika staff PNS yang ikut karena tentu juga mendapatkan SPPD,” ungkap Jhony. (Tia)