Fraksi Demokrat DPR Papua Kutuk Keras Tindakan Brutal KST Yang Tewaskan 8 Pekerja di Puncak

Keterangan Gambar : Penasehat Fraksi Partai Demokrat DPR Papua, DR. Yunus Wonda, SH MH. (Foto Tiara).
JAYAPURA, Potret.co – Fraksi Partai Demokrat DPR Papua mengutuk keras tindakan brutal Kelompok Separatis Teroris (KST) yang diduga telah menyerang kamp lokasi pembangunan Tower Base Transceiver Station (BTS) 3 Telkomsel di Kampung Kago, Distrik Beoga, Kabupaten Puncak pada Rabu (2/3/2022) dini hari yang menyebabkan delapan karyawan Palaparing Timur Telematika (PTT) tewas.
Yunus Wonda selaku Penasehat Partai Demokrat yang juga Wakil Ketua I DPR Papua mengatakan jika pihaknya sangat menyayangkan aksi brutal tersebut.
“Kami sangat menyesal dengan tindakan yang tidak berkeprimanusiaan. Kami mengutuk keras tindakan yang tidak manusiawi yang dilakukan KST yang sudah menewaskan delapan karyawan di satu perusahaan yang ada di wilayah Beoga. Kenapa mereka harus dibunuh, padahal mereka tidak bersalah,” kata Yunus Wonda melalui sambungan telepon, Jumat (4/3/2022)
Yunus menegaskan agar KST tidak terus melahirkan satu gejolak ke gejolak lagi, hingga mengorbankan orang lain yang tidak bersalah.
“Cara -cara begini ini membuat Papua semakin tidak nyaman, rakyat disana yang jadi korban. Kita berharap supaya semua orang harus bisa menahan diri. Untuk itu tindakan penembakan yang dilakukan oleh KST ini terhadap delapan karyawan merupakan tindakan yang sangat tidak manusiawi,” tegasnya.
Dia menegaskan bahwa meski mereka membunuh delapan orang karyawan, hal itu tidak akan membuat Papua merdeka hari ini.
Namun, masalah akan terus ada jika diantara kedua belah pihak tidak ada yang bisa menahan diri, sebab kekerasan akan melahirkan kekerasan lagi, sehingga orang yang tak bersalah akan jadi korban atas tindakan brutal mereka.
Oleh karena itu, dia meminta semua pihak agar dapat menahan diri. Baik TPM OPM maupun TNI/Polri bisa menahan diri untuk menciptakan Papua menjadi aman dan nyaman.
“Siapa pun itu, baik TPM OPM, KST dan TNI/Polri, harus bisa mengutamakan kenyamanan. Kasihan masyarakat sipil yang tidak tahu apa-apa, tapi harus menjadi korban penembakan. Kami menilai ini tindakan yang sangat tidak berkeprimanusiaan. Kami pun berharap pelakunya segera ditemukan dan ditindak tegas sesuai hukum yang berlaku di negara ini,” tegas Yunus Wonda.
Selain itu, pihaknya juga meminta kepada pemerintah pusat agar menyudahi sementara program tentang pemekaran.
Menurutnya, sebaiknya mencari solusi dan fokus selesaikan masalah konflik di Papua.
“Kenapa gejolak Papua masih terus terjadi?, bahkan keamanan dan kenyamanan yang diharapkan oleh masyarakat tidak pernah terpenuhi dan tidak pernah tercapai. Itu karena konflik di Papua masih terus saja terjadi,” ungkapnya.
Oleh karena itu, Yunus Wonda meminta kepada semua pihak menahan diri sebab kekerasan pasti akan melahirkan sebuah kekerasan yang tak ada habisnya.
“Kami atas nama Fraksi Demokrat DPR Papua berharap pemerintah pusat dalam hal ini bapak Presiden RI bisa melihat persoalan Papua ini secara keseluruhan. Kenapa sampai terjadi gejolak, kenapa masih terus terjadi penembakan disana sini. Jadi harus cari solusi, ini harus secepatnya diselesaikan,” kata Yunus Wonda.
Selain itu, pemerintah juga harus berhenti bicara soal pemekaran. Untuk siapa pemekaran itu jika rakyat hidupnya masih tidak nyaman, hidup dalam ketakutan juga trauma atas peristiwa atau konflik yang menimpa mereka.
“Untuk semua orang yang masih bicara tentang pemekaran di pusat, sebaiknya berhenti. Lihat daerah kalian masih penuh gejolak akibat kekerasan, penembakan dan konflik. Untuk itu, kami minta supaya peran aktif pemerintah harus hidup bersama masyarakat Papua dan juga harus ada ruang untuk membahas kondisi Papua,” ucapnya. (Tia)