Mathius Ajak Seluruh Pihak di Wilayah Tabi Bersatu

Bupati Jayapura

Kawal Proses RUU Otsus Perubahan Kedua

SENTANI, Potret.co – Forum Kepala Daerah se- Tanah Tabi mensosialisasikan Revisi Undang-Undang (RUU) tentang perubahan kedua atas Undang-Undang Nomor 21 tahun 2021 tentang Otonomi Khusus (Otsus) bagi Provinsi Papua, Kamis (22/7/2021).

Sosialisasi ini dilakukan pasca disahkan DPR RI dalam Rapat Paripurna DPR di Kompleks Parlemen, Senayan, Jakarta, pada Kamis (15/7/2021).

“Hari ini kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena Undang-Undang Otsus Nomor 21 tahun 2021 revisi kedua sudah ditetapkan secara resmi untuk diberlakukan di Provinsi Papua dan Papua Barat.

“Ada sejumlah pasal yang sudah di revisi dan ada sejumlah pasal yang belum pernah diimplementasikan, itu menjadi satu kesatuan untuk perubahan-perubahan Papua ke depan,” kata Ketua Forum Kepala Daerah se- Tanah Tabi yang juga Bupati Jayapura, Mathius Awoitauw.

Khusus untuk dari segi pemerintahan daerah kabupaten/kota yang selama ini jalan, Mathius mengatakan, Kabupaten Jayapura menjadi pusat sekretariat untuk mengorganisir wilayah lainnya di daerah.

“Ini suatu upaya besar yang kita lakukan selama ini meskipun dengan beberapa orang saja yang ada disini. Kita bisa memberi dan mengimbangi perkembangan di tanah Papua,” ujarnya.

“Kita konsisten dari Tabi, kita merangkul Saireri dan daerah-daerah lainnya untuk memberikan informasi yang benar tentang masalah di Papua. Kita juga menjadi penyeimbang dalam berbagai isu yang ada di tanah Papua, karena itu apa yang terjadi dalam revisi undang-undang Otsus ini, banyak kerja dari tim baik Tabi maupun Saireri secara resmi,” lanjut Mathius.

Dia mengatakan, anggota DPR maupun pemerintah daerah secara terus menerus mendatangi Kementerian Dalam Negeri dan DPR RI untuk menyuarakan, bahwa di Papua beragam dengan berbagai suku bangsa dan agama.

Mathius mengatakan, revisi undang-undang wajib dilakukan, dan saat ini dalam posisi meneruskan untuk undang-undang tersebut dapat diimplementasikan dengan baik.

“Kita tidak dalam posisi mempersoalkan undang-undang ini, itulah yang harus kita dorong terus dengan berbagai pertemuan dan satu atau dua tahun lalu kita sudah lakukan evaluasi undang-undang Otsus yang dihadiri oleh 9 kepala daerah dari Tabi dan Saireri di Kabupaten Jayapura,” ucapnya.

“Karena itu, hari ini kita berkumpul disini sebagai tanda ungkapan syukur atas apa yang sudah terjadi, dan undang-undang ini resmi didalamnya berbicara tentang daerah otonomi baru atau DOB. Daerah otonomi baru ini bukan provinsi saja, tapi kabupaten/kota juga dalam revisi undang-undang ini,” ujar Mathius.

Jika ada yang kurang sependapat dengan undang-undang tersebut, dia menilai hal itu wajar lantaran masih dalam proses.

Menurutnya, selama ini undang-undang ditangani atau dikerjakan oleh provinsi dan kabupaten/kota tidak berdaya. Karena itu, dengan perubahan tersebut, nantinya dijelaskan oleh tim terkait hal-hal yang penting dalam perubahan ini yang bisa disosialisasikan bersama di tempat masing – masing.

Mathius mengajak seluruh pihak yang ada di wilayah Tabi untuk bersatu mengawal semua proses tersebut.

“Karena kalau kita ribut terus mengenai hal-hal yang terlalu jauh atau terlalu tinggi, maka energi akan habis. Mari kita kerjakan yang sudah pasti bagaimana implementasinya bisa sampai kepada masyarakat. Hal itu yang penting untuk kita diskusikan bersama. Supaya dalam peraturan pemerintah yang nanti akan dihasilkan dalam tahun ini juga pikiran-pikiran itu bisa masuk sesuai apa yang kita harapkan bersama,” ujarnya.

“Proses ini kita harus proaktif agar ada di dalam perubahan yang terjadi secara resmi. Karena itu, jangan kita berdebat terus sampai energi dan waktu kita habis, apa yang ada ini adalah satu kepastian hukum, mari kita berjalan didalamnya,” kata Mathius.

Sosialisasi juga dihadiri  Wakil Bupati Jayapura Giri Wijayantoro, Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo, Ketua DPRD Kabupaten Keerom Bambang Mujiono, Asisten I Bidang Pemerintahan Umum Setda Kota Jayapura Evert N. Merauje dan Asisten III Bidang Administrasi Umum Setda Kabupaten Jayapura Timothius J. Demetouw, Danramil 1701-01/Sentani Mayor Inf. Jhon F. Dahar, dan para Kepala OPD di lingkup Pemkab Jayapura.

Turut hadir Tim Ahli Percepatan Pembangunan Kabupaten Jayapura Bidang Penguatan Kapasitas dan Perlindungan Masyarakat Hukum Adat, James Modouw,  Ketua FKUB Kabupaten Jayapura Pdt. Alberth Yoku, S.Th, tokoh adat, tokoh agama, tokoh perempuan, tokoh pemuda dan pimpinan organisasi kemasyarakatan serta pimpinan paguyuban se- Tanah Tabi. (Irf)