DPRD Kabupaten Jayapura Usulkan Satu Nama Calon Bupati

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo

Keterangan gambar : Ketua DPRD Kabupaten Jayapura, Klemens Hamo saat diwawancara. (Foto : Istimewa)

JAYAPURA, Potret.co – Seiring dengan berakhirnya masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati Jayapura, pada 12 Desember mendatang, DPRD Kabupaten Jayapura telah menetapkan satu calon Penjabat (Pj) Bupati Jayapura yang diajukan ke Kementerian Dalam Negeri (Kemendagri).

Satu nama calon tersebut dipilih dari usulan DPRD Kabupaten Jayapura bersama masing-masing fraksi melalui rapat internal dewan belum lama ini.

Satu nama itu adalah Sekretaris Daerah (Sekda) Kabupaten Jayapura Hana Salomina Hikoyabi yang diusulkan ke Menteri Dalam Negeri untuk ditetapkan menjadi Penjabat Bupati Jayapura.

Ketua DPRD Kabupaten Jayapura Klemens Hamo mengatakan, kesepakatan dari DPRD dengan masing-masing fraksi mengusulkan satu nama yakni, Sekda Kabupaten Jayapura.

“Pengusulan nama penjabat  bupati itu tahapannya sudah kita lakukan. Bukan karena ada surat masuk dari Mendagri, namun sudah kita lakukan. Bahwa, dikirim nama tersebut,” kata Klemens usai memimpin Sidang Paripurna IV Masa Persidangan III tentang Nota Keuangan dan Raperda APBD Kabupaten Jayapura Tahun 2023, Rabu (16/11/2022).

Ia mengungkapkan, diusulkan tiga nama, namun yang disepakati DPRD dan Fraksi hanya satu lantaran mengantisipasi hal-hal yang tidak diinginkan.

Meski secara regulasi, selain usulan nama dari DPRD, juga akan ada usulan nama dari provinsi, dan Mendagri. Karena penentuan terakhir soal Penjabat Bupati, kata Klemens, ada di Mendagri.

“Memang batas waktunya tanggal 18 November ini nama yang diusulkan tidak berubah. Memang ada usulan dari kabupaten (DPRD), provinsi dan Mendagri. Serta, ada tim khusus yang dibentuk oleh negara, kemudian dibahas dan itulah yang dibawa ke Sekretaris Negara,” ungkapnya.

Klemens mengatakan, sebelum masa jabatan Bupati dan Wakil Bupati berakhir pada 12 Desember nanti, sudah ditentukan nama Penjabat Bupati Jayapura.

“Karena yang menjadi pertimbangan pada satu nama saja itu dilihat dari sisi golongan, dan yang paling memenuhi syarat itu adalah ibu Sekda, selain kita ambil dari provinsi. Ya, madya pratama semua oke. Kalau eselon satu dan dua tidak ada kecuali di ambil dari provinsi, tapi karena ada kesepakatan dari fraksi-fraksi kami,’’ jelasnya.

Ia menegaskan bahwa bukan hanya Mendagri yang menilai, namun dari tim yang terdiri dari beberapa menteri lantaran calon yang diusulkan akan dicek kembali mengenai status dan kinerjanya dan tentunya yang mendukung NKRI. (Red)