DPRD Kabupaten Jayapura Siap Kawal Proses Pembayaran Ganti Rugi Jalan Nendali-Yabaso

Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R. N. Sorontou. (Foto : Irfan)

Keterangan gambar : Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R. N. Sorontou saat diwawancara.(Foto : Irfan)

KABUPATEN JAYAPURA, Potret.co – Setelah melakukan pertemuan forum adat resmi, masyarakat adat Kampung Ifar Besar pemilik lahan di Jalan Alternatif Nendali-Yabaso mulai sedikit bernapas lega.

Sesuai dengan informasi yang diterima, pihak Pemerintah Kabupaten Jayapura dan masyarakat adat Kampung Ifar Besar, Distrik Sentani telah bersepakat bahwa pembayaran uang ganti rugi tanah Jalan Alternatif Nendali-Yabaso tahap pertama akan dibayarkan paling cepat November ini, dan paling lambat Desember mendatang.

Hal itu disampaikan Wakil Ketua II DPRD Kabupaten Jayapura, Patrinus R. N. Sorontou saat menghadiri pertemuan antara Pemerintah Kabupaten Jayapura melalui Kepala Dinas Perumahan, Pertanahan dan Kawasan Permukiman (DP2KP) Kabupaten Jayapura, Terry F. Ayomi dan masyarakat adat Kampung Ifar Besar yang juga dihadiri Ondofolo Kampung Ifar Besar William Yoku, Kabupaten Jayapura, Rabu (17/11/2021).

Sorontou mengatakan bahwa pihaknya siap untuk mengawal hal tersebut hingga tuntas.

“Tanggal 24 November ini kami bahas setelah masalah ini didorong oleh DP2KP kepada kami. Hal ini akan kami bahas dengan Sekda. Harus dibayar, karena tanah itu digunakan untuk menyukseskan PON XX,” ucap Patrinus Sorontou yang juga Ketua DPC PDI Perjuangan Kabupaten Jayapura itu ketika dikonfirmasi, Kamis (18/11/2021).

“Rapat kemarin di Obhe Ifar Besar itu cukup bagus saya lihat, karena masyarakat sudah bersatu untuk meminta proses pembayaran. Prosesnya dari 2018 lalu sampai sekarang belum terealisasi pembayarannya. Maka itu, masyarakat adat lakukan rapat bersama dengan menghadirkan pihak pemerintah, untuk meminta pembayaran ganti rugi tersebut,” sambungnya.

Sebagai wakil rakyat, Patrinus Sorontou ikut menghadiri pertemuan resmi tersebut, untuk mendampingi mereka (masyarakat adat) guna mendengar langsung biar bisa klir semuanya.

“Nanti dalam rapat tanggal 24 besok dengan pemerintah, saya juga ikut membicarakan hal ini kepada pihak pemerintah. Bahwa, pemerintah sudah memakai lahan masyarakat adat Kampung Ifar Besar, sekarang masyarakat menuntut hak mereka yang harus diganti rugi kembali,” ucapnya.

Dia menegaskan bahwa hal itu sudah selesai lantaran semua suku telah menyatu dan daftar nama yang diajukan juga sudaj disetujui mereka hingga proses pembayaran tahap pertama, yang telah disepakati antara pemerintah dengan masyarakat adat Ifar Besar.

“Untuk itu, saya minta kepada pemerintah harus menseriusi hal tersebut,” kata Sorontou yang juga Ketua IMI Kabupten Jayapura ini. (Irf)