DPR Papua Segera Bentuk Tim Penyelesaian Konflik di Intan Jaya

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw didampingi Waket III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy dan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni serta Kadis PMK Intan Jaya, Yoakim Mujizau, saat memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup bersama Forkompinda dan Tokoh Agama di DPR Papua, Senin (22/11/2021) malam. (Foto : Tiara)

Keterangan gambar : Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw didampingi Waket III DPR Papua, Yulianus Rumbairussy dan Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni serta Kadis PMK Intan Jaya, Yoakim Mujizau, saat memberikan keterangan pers usai pertemuan tertutup bersama Forkompinda dan Tokoh Agama di DPR Papua, Senin (22/11/2021) malam. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – DPR Papua bersama Forkopimda Pemkab Intan Jaya, PGGP, FKUB dan Ketua Sinode GKI di Tanah Papua melakukan pertemuan tertutup di gedung DPR Papua, Senin (22/11/2021). Pertemuan tersebut berlangsung selama lima jam.

Usai pertemuan, Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw menyampaikan bahwa pertemuan menghasilkan beberapa kesepakatan, salah satunya akan membentuk tim untuk penyelesaian konflik di Papua, khususnya di Kabupaten Intan Jaya.

“Kita sepakati akan membentuk tim yang akan bekerja dan memberikan kajian serta rekomendasi yang akan disampaikan kepada semua pemangku kepentingan di Negara ini, terutama kepada Presiden RI agar ada langkah konkret untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua,” kata Jhony.

“Kita juga minta untuk melakukan peninjauan kembali pada izin Blok Wabu di Intan Jaya. Kemudian kita akan minta penempatan pasukan non organik yang dikirim pemerintah pusat harus berkoordinasi atau atas permintaan Pangdam dan Kapolda Papua dan atas kendali Pangdam dan Kapolda Papua,” sambungnya.

Sehingga, kata Jhony, penempatan pasukan sesuai kebutuhan di Tanah Papua dan dalam melaksanakan tugas dikendalikan Pangdam dan Kapolda Papua, agar dalam mengambil langkah penegakan hukum dapat dilakukan dengan kearifan lokal budaya dan karakter masyarakat Papua agar tidak menimbulkan dampak bagi warga sipil.

Jhony pun mengakui bahwa dalam pertemuan tersebut terkesan pasukan yang dikirim ke Papua tanpa koordinasi baik  dengan Pangdam dan Kapolda.

Menurutnya, tim akan bekerja berkelanjutan dan akan ada pertemuan selanjutnya  sehingga bisa membuat rekomendasi dan solusi untuk menyelesaikan masalah di Tanah Papua.

Bahkan,  tim yang akan dibentuk itu, akan menjadi tim gabungan, bukan hanya anggota DPR Papua saja, tetapi melibatkan tokoh agama, tokoh daerah di Intan Jaya, TNI – Polri.

Untuk itu, diharapkan tim ini punya konsep dan pola pikir yang sama sehingga langkah yang dilakukan TNI – Polri, pemerintah daerah, provinsi dan tokoh agama sejalan atau sama.

Jhony mengatakan, pertemuan tersebut juga telah  disepakati untuk mengimbau kepada masyarakat agar  tetap tenang, tidak terprovokasi dan juga bagi TNI – Polri dan TPN/OPM bisa bersama-sama untuk menahan diri agar suasana bisa damai dan aman sehingga dapat merayakan Natal dengan suka cita.

Seperti diketahui, konflik berkepanjangan yang terjadi di Kabupaten Intan Jaya mengakibatkan rakyat sipil menderita bahkan sampai mengungsi.

.“Masyarakat, TNI – Polri dan TPN-OPM, kita minta untuk tidak membuat aksi sehingga tidak berdampak kepada masyarakat, terlebih kita akan memasuki suasana Natal pada Desember, sehingga masyarakat bisa hidup tenang, damai dan dapat merayakannya dengan suka cita,” ujar Jhony.

Sementara itu, Bupati Intan Jaya, Natalis Tabuni mengaku mengapresiasi pertemuan yang digagas DPR Papua itu atas keprihatinan terhadap masyarakat di Intan Jaya yang sudah melibatkan stakeholder di Kabupaten Intan Jaya dan Provinsi Papua.

“Ini langkah maju yang luar biasa. Kami Pemkab Intan Jaya mengapresiasi. Harapan kami bahwa tim yang terbentuk di kabupaten dimediasi dan mengedepankan pendekatan persuasif, kultural dan kekeluargaan untuk berkomunikasi dengan saudara-suadara kita, TPN/OPM atau yang berseberangan dengan NKRI. Kami pandang mereka sebagai sesama anak bangsa,” ucap Bupati Natalis. (Tia)