DPR Papua Sahkan Perubahan APBD Papua TA 2021 Rp14,675 Triliun

H. Darwis Massi  saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR papua dalam rapat paripurna V, Kamis. (Foto : Tiara)

Keterangan gambar : H. Darwis Massi saat membacakan Pendapat Akhir Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR papua dalam rapat paripurna V, Kamis. (Foto : Tiara)

JAYAPURA, Potret.co – DPR Papua  telah mengesahkan usulan rancangan perubahan anggaran pendapatan dan belanja daerah atau APBD Papua tahun anggaran (TA) 2021, yang diusulkan Pemerintah Provinsi Papua sebesar Rp14,675 triliun.

Pengesahan dilakukan DPR Papua setelah semua fraksi dewan dan Kelompok Khusus DPR Papua dalam pandangan akhir fraksinya menyatakan menyetujui usulan perubahan APBD TA 2021, dalam sidang paripurna V.

“Setelah mendengar pandangan akhir fraksi – fraksi dewan dan Kelompok Khusus, maka dapat disimpulkan materi rancangan usulan perubahan APBD Papua 2021, dapat disetujui,” kata Yulianus Rumbairussy selaku Wakil Ketua III DPR Papua saat memimpin sidang paripurna DPR Papua, Kamis (30/9/2021) malam.

Hanya saja, meski menyetujui perubahan APBD Papua TA 2021, namun fraksi dewan dan Kelompok Khusus DPR Papua memberikan beberapa saran kepada Pemprov Papua.

Sementara,  Fraksi Gabungan Keadilan Nurani DPR Papua dalam pandangan akhir fraksinya yang disampaikan H.  Darwis Massi menyoroti tidak adanya Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) dalam pembahasan usulan APBD perubahan itu.

Dikatakan, dalam pembahasan Raperdasi APBD, baik APBD induk maupun perubahan APBD selalu diawali pembahasan Kebijakan Umum Anggaran (KUA) dan Prioritas dan Plafon Anggaran Sementara (PPAS), yang disusun berpedoman pada RKPD.

“Apalagi ini merupakan amanat Pasal 311 ayat (3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun  2014 Tentang Pemerintah Daerah. Namun sayangnya selama ini, dalam pembahasan KUA-PPAS pada APBD induk atau perubahan APBD, penyampaian KUA-PPAS oleh pemerintah daerah tidak disertai dokumen RKPD maupun RKPD perubahan,” ucapnya.

Karena itu, karena Darwis, Fraksi Gabungan Keadilan Nurani berpandangan, ke depan dalam pembahasan KUA-PPAS induk dan perubahan, agar dokumen RKPD harus diiikutsertakan, sebagai kelengkapan dokumen pembahasan raperdasi APBD atau perubahan APBD.

“Sehingga, dengan begitu dapat dikaji dan diketahui secara jelas asumsi-asumsi dasar dan perubahan yang terjadi,”  pungkasnya.  (Tia)