Ditetapkan Sebagai Tersangka oleh Kejati Papua, DS : Saya Ikuti Proses Hukum

Ilustrasi

KOTA JAYAPURA, Potret.co – Tim penyidik Kejaksaan Tinggi (Kejati) Papua telah menetapkan DS sebagai tersangka kasus korupsi dana hibah subsidi penerbangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2017-2018.

Melalui pesan Whatsapp, Sabtu (14/8/2021), DS mengaku menghormati tim penyidik atas penetapan dirinya sebagai tersangka, dan akan mengikuti semua proses hukum sesuai dengan aturan yang berlaku.

Meski begitu, DS mengaku kecewa dengan penetapan tersebut lantaran dirinya sudah kooperatif mengembalikan kerugian negara sebesar Rp9.666.000.000.

“Penetapan status saya sebagai tersangka hak prerogatif tim penyidik, yang berdasarkan hasil pemeriksaan menemukan adanya indikasi kelebihan pembayaran. Saya selaku pemilik PT. PGP telah berinisiatif mengembalikan kerugian negara meskipun saya tidak tahu apakah itu hasil perhitungan ahli keuangan, ataukah itu hasil hitungan dari penyidik sendiri,” kata DS.

Sementara itu, Kepala Kejati Papua, Nikolaus Kondomo mengatakan, tersangka DS adalah pemilik perusahaan PT. PGP yang menerima dana hibah subsidi penerbangan helikopter dengan rute Nabire – Kirihi dan Walani.

Meskipun pada tanggal 19 Februari 2021 lalu, tersangka telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 9.666.000.000 ke Kejati Papua, namun kasus tersebut masih terus didalami.

“Dan dari hasil pemeriksaan sejumlah saksi, tim penyidik Kejati Papua pada tanggal 9 agustus 2021, menetapkan DS sebagai tersangka pada kasus tersebut, berdasarkan dua alat bukti yang cukup kuat, yaitu keterangan saksi dan sejumlah dokumen,” jelas Nikolaus dalam keterangan pers secara daring, Jumat (13/8/2021).

“Dari hasil pemeriksaan 9 orang saksi diantaranya dari BPPKAD Waropen, penangungjawab Bandara Nabire, AirNav Cabang Nabire, diketahui bahwa penggunaan dana hibah subsidi penerbangan yang bersumber dari APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2017-2018, diketahui bahwa PT. PGP tidak melaksanakan kewajibannya, dalam hal ini jumlah atau volume penerbangan, seperti yang tertuang dalam NPHD,” sambungnya.

Selain itu, tim penyidik juga menemukan adanya pertanggungjawaban penggunaan dana hibah tahun 2017 yang belum lengkap, namun anggaran untuk tahun 2018 dana hibah tetap dicairkan oleh Pemda.

“DS selaku penyedia barang dan jasa dinilai bertanggung jawab pada kasus tersebut, dan meskipun sudah mengembalikan kerugian negara, namun hal itu tidak serta merta menghentikan penyelidikan kasus dugaan korupsi dana hibah subsidi penerbangan di Kabupaten Waropen,” kata Nikolaus.

Meski sudah ditetapkan sebagai tersangka, namun DS belum ditahan, sebab hal itu merupakan kewenangan penuh dari tim penyidik. Saat ini tim penyidik juga masih mendalami adanya peran oknum -oknum tertentu, yang berpotensi sebagai tersangka pada kasus tersebut.

Pada kasus dugaan korupsi dana hibah subsidi penerbangan yang menggunakan APBD Kabupaten Waropen tahun anggaran 2017-2018, tersangka DS akan dijerat dengan primer pasal 2, Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, Jo UU Nomor 20 tahun 2001, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 – KUHP, subsider pasal 3 Jo pasal 18 UU Nomor 31 tahun 1999, Jo UU Nomor 20 tahun 2001, Jo pasal 55 ayat 1 ke 1 – KUHP.

“Dalam kasus tersebut, seharusnya PT. PGP menggunakan dana hibah subsidi tersebut untuk melayani penerbangan masyarakat, namun ternyata hal itu tidak dilakukan, sehingga menimbulkan kerugian terhadap keuangan negara,” ujarnya. (Red)