Dewan Adat Keerom Gelar Konferensi ke-V, Hasilkan 20 Rekomendasi

Konferensi Dewan Adat Keerom

Keterangan gambar : Konferensi Dewan Adat Keerom. (Foto : Surya)

KEEROM, Potret.co – Dewan Adat Keerom menggelar Konferensi ke- V dengan tema Tegakan Hukum Adat Dalam Menjaga Hak Adat dan Potensi Adat Keerom berlangsung selama dua hari dari tanggal 31 Mei – 1 Juni 2022.  

Yakonias Wabrar  selaku Ketua Dewan Adat Mamta – Tabi mengatakan, kepengurusan Dewan Adat Keerom tersisa setahun lagi, namun dalam statuta Dewan Adat Papua tertuang amanat dalam organisasi sampai dengan Dewan Adat Daerah bahwa otoritas dari Dewan Adat ada di Suku.

‘’Jadi apabila ketua – ketua Suku mengatakan bahwa itu harus konferensi maka konferensi harus terjadi. Tanggal 25 April lalu diminta oleh tujuh suku yang ada di daerah adat Keerom yang tersebar dari Waris, Senggi sampai di Arso 3. Mereka meminta untuk di laksanakanya konferensi. Karena menurut mereka Dewan Adat yang sedang berjalan tidak ada sinergisitas secara baik,” ujarnya.

Menurutnya, di dalam konferensi tersebut, ada rekomendasi yang disampaikan dari 18 rekomendasi setelah dibaca lalu ditambah dua sehingga menjadi 20 rekomendasi.

Dirinya berharap ada kepastian artinya bahwa apa yang nanti diberikan kepada pemerintah harus mengikuti aturan sebagai tuan rumah.

Dari 20 rekomendasi yang sudah disiapkan nantinya akan diserahkan kepada ketua terpilih, kemudian diserahkan kepada pemerintah.

Sementara itu, Sekretaris  Dewan Adat Keerom yang baru, Laurens Borotian menyampaikan, sejak awal musyawarah IV Dewan Adat Keerom amanat yang diberikan masyarakat diakuinya tidak efektif berjalan lantaran cara kepemimpinan dewan adat berbeda dengan cara kepemimpinan organisasi.

“Jadi jangan kita lihat sebuah masalah tetapi bagaimana melihat ini sebagai motivasi kedepan untuk memperbaiki. Artinya bahwa semua masyarakat harus memilah tentang kepemimpinan organisasi dan kepemimpinan adat,’’ ucapnya.

Dia menambahkan bahwa dalam konferensi tersebut, ada tugas – tugas yang harus diselesaikan, yakni bagaimana memperkuat kapasitas adat itu sendiri dan memberikan pencerahan kepada masyarakat adat.

“Untuk kepengurusan kami memang banyak sekali kekurangan. Artinya kita ini berjalan dengan pikiran kita masing – masing tidak merujuk kepada hasil keputusan musyawarah sehingga itu kami akui ada kekurangan yang sangat besar,” ucapnya. (Sur)