BPK Audit Pengelolaan Program Perlindungan Sosial BLT Dana Desa 2 Kabupaten di Papua

Kegiatan Entry Meeting atau pemeriksaan pendahulu PDTT Pengelolaan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Papua

Keterangan gambar : Kegiatan entry meeting atau pemeriksaan pendahulu PDTT Pengelolaan Program Perlindungan Sosial yang dilaksanakan oleh BPK-RI Perwakilan Papua. (Foto : Natalia)

JAYAPURA, Potret.co – Badan Pemeriksaan Keuangan (BPK) RI Perwakilan Provinsi Papua melaksanakan entry meeting  bersama  Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Keerom terkait Pemeriksaan Program Daerah Tertinggal dan Transmigrasi (PDTT) Pengelolaan Program Perlindungan Sosial melalui Bantuan Langsung Tunai Dana Desa tahun anggaran 2022.

Kepala BPK RI Perwakilan wilayah Papua, Martuama Saragi menjelaskan pelaksanaan pemeriksaan tersebut salah satu tahap dalam pemeriksaan sebagaimana diatur dalam SPKN dan didasarkan pada Undang –Undang Nomor 15 tahun 2004 tentang Pemeriksaan pengelolaan dan tanggungjawab Keuangan Negara dan UU Nomor 15 tahun 2006 tentang BPK.

“Pemerintah Kabupaten Sarmi dan Keerom diundang untuk menyampaikan informasi pemeriksaan PDTT yang akan dilaksanakan pada kedua  pemerintah daerah ini, pemeriksaan ini merupakan pemeriksaan Nasional Penanganan Pandemi Covid19 khususnya pada kebijakan pemerintah melaksanakan program pelindungan sosial tahun 2022,’’ jelas Saragi.

Dia menambahkan bahwa hal tersebut sebagai bagian dari upaya pemerintah meminimalisir risiko dan kerentanan yang terjadi pada masyarakat akibat dampak pandemi covid19.

Sementara itu, Penjabat Bupati Sarmi, Markus. O. Mansnembra menyampaikan apresiasi kepada BPK RI Perwakilan Provinsi Papua dan Kabupaten Sarmi serta  menyambut baik dan sangat siap untuk dilakukan audit.

“Kami di Sarmi sudah tiga kali mendapatkan opini wajar tanpa pengecualian, tentunya ini menjadi pemicu kami untuk memperbaiki kinerja, tata pengelolaan keuangan yang tentunya berdampak kepada tata pengelolaan pemerintahan sehingga dari audit yang dilakukan ini kami akan terus melakukan evaluasi terhadap tata pengelolaan keuangan di Kkabupaten Sarmi,’’ ujarnya.

Pada kegiatan entry meeting , BPK perwakilan Papua menyerahkan surat tugas  secara resmi kepada para kepala daerah untuk segera ditindaklanjuti . (Nat)