BI Sebut Dampak Kenaikan UMP 2022 Minim Terhadap Inflasi Papua

b1224f3d-ec92-4f7b-94de-230ea1506686

Keterangan gambar : Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga. (Foto : Syahriah)

JAYAPURA, Potret.co – Kenaikan upah minimum provinsi atau UMP Papua tahun 2022 yang hanya 1,29 persen atau Rp45.232 per bulan dinilai akan berdampak minim terhadap inflasi di Papua.

Kepala Perwakilan Bank Indonesia Provinsi Papua, Naek Tigor Sinaga menyebut bahwa dampak kenaikan tersebut terhadap inflasi minim sepanjang produktivitas terus ditingkatkan.

“Meski harga barang naik, namun aktivitasnya tinggi, secara otomatis produksinyaakan lebih banyak daripada yang dikonsumsi,” kata Naek usai kegiatan pertemuan tahunan Bank Indonesia, di Hotel Horison Ultima Entrop, Kota Jayapura, Papua, Rabu (24/11/2021).

Naek mengatakan, salah satu kunci untuk meningkatkan produktivitas adalah melakukan inovasi digitalisasi.

“Peningkatan UMP tidak mempengaruhi inflasi sepanjang kita bisa meningkatkan produktivitas melalui inovasi yang sudah ada,” ucapnya.

Pemerintah Provinsi Papua telah menetapkan UMP tahun 2022 sebesar Rp3.561.932 per bulan. Angka tersebut mengalami kenaikan sebesar Rp45.232 atau 1,29 persen dari UMP Papua tahun 2021.

Pengumuman penetapan UMP Papua disampaikan Sekretaris Daerah Provinsi Papua, M.Ridwan Rumasukun pada Jumat, 19 November 2021.

Ketua Umum Apindo Provinsi Papua, Tulus Sianipar.

Asosiasi Pengusaha Indonesia (Apindo) Provinsi Papua merespon positif keputusan tersebut. 

Ketua Umum Apindo Provinsi Papua, Tulus Sianipar mengatakan, keputusan tersebut cukup adil mengingat situasi ekonomi belum pulih seutuhnya.

“Saya pikir ini cukup adil karena menggunakan formulasi baru yakni PP Nomor 36 tahun 2021 tentang Pengupahan yang merupakan turunan Undang – Undang Nomor 11 Tahun 2020 tentang Cipta Kerja,” kata Tulus, Rabu (24/11/2021).

Tulus menyebut, dalam peraturan tersebut terdapat formulasi yang memuat kebutuhan pokok rumah tangga, tingkat pengangguran terbuka, inflasi, pertumbuhan ekonomi dan faktor kesenjangan antar daerah.

“Dari angka tersebut, kemudian lahirlah nilai kenaikan UMP tersebut, sehingga membuat pengusaha lebih mampu lagi untuk pulih kedepannya lantaran pandemi yang terjadi cukup panjang dan sangat memberatkan bagi kalangan pengusaha,” ucapnya.

Tulus tak menampik bahwa kenaikan UMP Papua yang hanya 1,29 persen cukup kecil, namun perlu disadari bahwa ekonomi belum pulih 100 persen.

“Terlihat angka tersebut kecil, tapi kita harus menyadari juga ekonomi belum pulih betul. Yang diutamakan adalah bagaimana ketersediaan tenaga kerja tetap terjaga dan usaha tetap jalan, tetap berproduksi,” kata Tulus. (Ari)