9 Pemda di Papua Raih WTP Lima Kali Berturut-turut

Gubernur Papua Lukas Enembe saat menerima plakat penghargaan.(Foto : Pasificpos.com)

Keterangan gambar : Gubernur Papua Lukas Enembe saat menerima plakat penghargaan.(Foto : Pasificpos.com)

JAYAPURA, Potret.co – Reformasi di bidang Keuangan Negara yang dimulai sejak tahun 2003 mengamanatkan Pemerintah untuk menyampaikan pertanggungjawaban atas pelaksanaan APBN maupun APBD, berupa laporan keuangan yang terlebih dahulu diperiksa oleh Badan Pemeriksa Keuangan (BPK).

Pada tahun ini, Pemerintah Pusat kembali meraih opini Wajar Tanpa Pengecualian (WTP) untuk LKPP dan LKBUN Tahun 2020. Secara nasional, terdapat 486 dari 542 (89,7%) Pemerintah Daerah yang telah memperoleh opini WTP.

Pada tahun 2020, di Provinsi Papua, terdapat 18 dari 30 Pemda (60%) yang memperoleh opini WTP, dimana opini ini menunjukkan kualitas terbaik tingkat kewajaran LK.

Ke-18 Pemda tersebut adalah Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen, Kabupaten Yalimo, Kabupaten Nabire, Kabupaten Keerom, Kabupaten Puncak, Kabupaten Puncak Jaya, Kabupaten Lanny Jaya, Kabupaten Yahukimo, Kabupaten Supiori, Kabupaten Paniai, dan Kabupaten Biak Numfor.

Kepala Kanwil Ditjen Perbendaharaan Provinsi Papua, Burhani AS mengatakan, terdapat hal yang menggembirakan, yakni Pemda yang semula mendapat opini WDP berhasil mendapat opini WTP, opini TMP yang pada tahun 2019 berjumlah 4 Pemda, sekarang tinggal 2 Pemda.

“Dari 18 Pemda yang memperoleh opini WTP tersebut, terdapat 9 Pemda yang minimal 5 kali berturut-turut untuk Laporan Keuangan Tahun 2016-2020 memperoleh opini WTP, yakni Provinsi Papua, Kota Jayapura, Kabupaten Jayapura, Kabupaten Asmat, Kabupaten Jayawijaya, Kabupaten Merauke, Kabupaten Mimika, Kabupaten Kepulauan Yapen, dan Kabupaten Nabire.

“Oleh karena itu kami memberikan apresiasi yang tinggi atas pencapaian tersebut. Opini BPK atas LKPD merupakan salah satu kriteria utama dalam perhitungan Dana Insentif Daerah (DID),” kata Burhani dalam acara penyerahan penghargaan piagam dan plakat WTP, penghargaan TPID, serta pengukuhan TP2DD dan TPAKD, di Kantor Gubernur Papua, Senin (18/10/2021).

“Memang pencapaian Opini BPK tidak serta merta akan mendapat DID, namun menjadi modal besar selain penetapan Perda APBD yang tepat waktu, penggunaan e-budgeting, dan e-procurement serta persyaratan lainnya,” sambungnya.

Sebagai wujud apresiasi atas capaian tersebut, kata Burhani, Menteri Keuangan atas nama Pemerintah RI memberikan penghargaan kepada seluruh Pemda yang mendapatkan opini WTP atas LKPD tahun 2020 berupa piagam penghargaan.

“Dan yang telah 5 kali berturut-turut mendapat opini WTP berupa plakat penghargaan dan kami berharap pemberian penghargaan ini dapat memotivasi seluruh Pemda dalam pengelolaan keuangan Negara/ Daerah menjadi lebih baik lagi,” jelasnya.

Dia menambahkan, untuk mewujudkan pengelolaan keuangan negara yang baik, pihaknya senantiasa menjalankan kerja sama yang baik dengan stakeholders antara lain melalui peran kami sebagai Regional Chief Economist (RCE) melalui Forum Koordinasi Pengelolaan Keuangan Negara (FKPKN) dengan dukungan dari Perwakilan BI, OJK, BPKP, BPS, Regional economist, ekonom/akademisi Perguruan Tinggi, dan tentu saja Pemda melalui penandatanganan komitmen bersama. (Red)