21 Tahun Otonomi Khusus, Ketua DPR Papua : Berbagai Perkembangan Telah Terjadi

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw saat diwawancara usai memimpin rapat Banggar DPR Papua. (Foto Tiara)

Keterangan gambar : Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw saat diwawancara. (Foto : Istimewa)

JAYAPURA, Potret.co –   21 November merupakan peringatan Hari Otonomi Khusus Papua di Tanah Papua, momen ini dijadikan sebagai libur fakultatif atau libur bersama khusus Papua.

Ketua DPR Papua, Jhony Banua Rouw mengatakan, Pemprov Papua telah mengeluarkan surat edaran yang berbunyi bahwa 21 November 2022 merupakan hari libur khusus untuk Papua. Ini sebagai sikap untuk menghargai Otsus atau kekhususan Papua.

‘’Sebab 21 tahun lalu, Otsus lahir di Tanah Papua dan berbagai perkembangan telah terjadi setelah itu,’’ kata Jhon, Senin (21/11/2022).

Menurutnya, sejalan dengan hadirnya Otsus di Papua, maka hadir pula Majelis Rakyat Papua atau MRP,  DPR Papua dan juga ada kursi pengangkatan. Selain itu, juga lahir Peraturan Daerah Khusus atau Perdasus yang dibuat oleh daerah yang khusus.

“Khusus itu,  seperti ada jaminan kesehatan yang disebut Kartu Papua Sehat atau KPS dan ini tidak ada di tempat lain. KPS ini hanya ada di Papua di era zamannya Pak Barnabas Suebu. Itu ciri khas Otsus. Jadi jika orang Papua datang hendak berobat maka ia hanya membawa KPS lalu mereka dapatkan pelayanan kesehatan secara gratis,’’ kata Jhony.

Otsus, kata dia, juga menjamin peti mati bagi yang meninggal, bahkan biaya transportasi pun ditanggung pemerintah bagi pasien yang dirujuk ke rumah sakit dari kampung.

“Itu merupakan salah satu keberhasilan dibidang kesehatan.  Kalau soal pendidikan, ada beasiswa yang begitu banyak dan ini Otsus yang memberikan jaminan itu.  Terlebih ada sumber uang yang datang untuk bisa membiayai itu,’’ ucapnya.

Jhony mengungkapkan bahwa Otsus juga membiayai infrastruktur sesua amanat Undang – Undang Otsus Pasal 34 F. dengan dasar inilah, ujar dia, pemerintah pusat memberikan anggaran  setiap tahun yang nilainya triliunan rupiah ke Papua.

Namun, ia pun mengakui bahwa masih banyak kekurangan dalam pelaksanaan Otsus di Papua, terlebih dalam pembangunan yang belum dapat dirasakan seutuhnya.

“Jadi kalau ditanya apakah masih  ada kekurangan? Ya tentu masih ada dan itu pasti.  Tapi kalau kita bandingkan ada Otsus dan tidak ada Otsus, maka keberadaan Otsus sangat membantu. Apabila sudah ada otsus tapi masih ada kekurangan, maka itu yang kita harus benahi, kembali kepada yang memimpin dan juga kebijakan,” ujarnya. (Tia)